Kemenpar Pastikan Ketersediaan Tenaga Kerja Pariwisata Kompeten di Berbagai Daerah

Kementerian Pariwisata (Kemenpar) memastikan ketersediaan tenaga kerja pariwisata yang kompeten di berbagai daerah dengan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai dengan kebutuhan sektor pariwisata.

Hal tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Kesepahaman Bersama tentang 'Sinergi Program di Bidang Ketenagakerjaan dalam Rangka Peningkatan Daya Saing SDM Pariwisata' oleh Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana di Gedung Sapta Pesona, Jakarta beberapa waktu lalu.

Baca Juga: Ini Upaya Kemenpar Antisipasi Risiko di Destinasi Wisata pada Libur Sekolah 2025

“Hari ini bukan sekadar penandatanganan MoU. Ini adalah komitmen bersama dalam membangun ekosistem pariwisata yang lebih adil dan berdaya saing dengan dukungan Kementerian Ketenagakerjaan," kata Menteri Pariwisata, dikutip dari siaran pers Kemenpar, Selasa (24/6).

Menteri Pariwisata menjelaskan tenaga kerja pariwisata menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten. Hingga akhir tahun 2024, tenaga kerja pariwisata mencapai 25 juta orang, meningkat dibandingkan sebelum pandemi pada 2019.

Saat ini lebih dari 50 persen tenaga kerja pariwisata terkonsentrasi di tiga provinsi utama, seluruhnya di Pulau Jawa yakni Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.

Tenaga kerja pariwisata akan banyak dibutuhkan di destinasi dengan sektor pariwisata paling berkembang. Sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025-2029, terdapat 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) dan 3 Destinasi Regeneratif yang menjadi fokus utama pengembangan pariwisata.

“Untuk itu, kita perlu memastikan penyediaan tenaga kerja pariwisata yang cukup dan kompeten di berbagai daerah, seiring dengan pengembangan destinasi pariwisata nasional di seluruh penjuru Indonesia,” kata Menteri Pariwisata.

Pada tahap awal sinergi keduanya akan menyentuh daerah Danau Toba, Sumatra Utara; Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur; Borobudur, Jawa Tengah dan Prambanan, D.I. Yogyakarta; serta Lombok-Gili Tramena, Nusa Tenggara Barat. Setiap SDM pariwisata, dari Medan hingga Lombok, nantinya dapat memiliki akses pelatihan, sertifikasi, dan peluang kerja yang nyata.

“Kami berharap ini menjadi titik awal dari kolaborasi yang terstruktur, berkelanjutan, dan berdampak luas, bukan hanya bagi pembangunan sektor pariwisata, tetapi juga bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia,” ujar Menteri Pariwisata.

Menteri Ketenagakerjaan, Prof. Ir. Yassierli, mengatakan sinergi ini diharapkan dapat memetakan kebutuhan serapan tenaga kerja pariwisata di destinasi yang menjadi fokus pengembangan sesuai RPJMN 2025-2029. Ia juga berharap akan tercipta lapangan kerja baru.

Kemenaker sendiri memiliki empat Balai Pengembangan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) yang memiliki kejuruan pariwisata. Sehingga bisa disinergikan dengan Politeknik Pariwisata di bawah naungan Kementerian Pariwisata.

“Ini merupakan kesempatan atau momentum yang sangat baik untuk kita berkolaborasi,” kata Yassierli.

Dalam waktu dekat, keduanya sepakat membuka ruang forum group discussion, sebagai upaya pemetaan langkah dalam menyusun kebijakan atau strategi yang tepat.

Adapun kerja sama antara kedua Kementerian meliputi pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan sektor pariwisata; pertukaran data dan informasi; fasilitasi penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja di sektor pariwisata; dan kerja sama atau kegiatan lainnya sesuai tugas dan fungsi yang disepakati para pihak.

Dalam kesempatan tersebut, terjalin juga penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata, Diah M. Paham dengan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan, Agung Nur Rohmad.