Jaga Sektor Swasta, Sri Mulyani Ingatkan Danantara Jangan Sampai Sebabkan Crowding Out

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa Danantara harus berperan sebagai katalisator investasi, bukan malah menimbulkan efek crowding out terhadap sektor swasta. 

Hal ini disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI Bersama Menteri Keuangan, Menteri PPN, Gubernur BI dan Ketua DK OJK yang membahas asumsi dasar ekonomi makro untuk penyusunan RAPBN 2026.

Sri Mulyani menjelaskan, jika Danantara terlalu dominan, bisa memicu crowding out di mana swasta kesulitan bersaing. Namun, jika dikelola dengan baik, Danantara justru dapat menarik lebih banyak investasi swasta melalui kemitraan strategis.

Pertumbuhan investasi (PMTB) yang hanya mencapai 2,1% pada kuartal I 2025 menjadi perhatian serius pemerintah. Untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 5,2–5,8% di 2026, pemerintah mendorong deregulasi, insentif fiskal, dan sinergi BUMN-swasta. 

Sri Mulyani menekankan, "Kalau dominan tanpa bisa meng-attract, maka yang terjadi crowding out. Kalau investasi Danantara mampu meng-attract private, maka Danantara bisa menjadi katalis." 

Baca Juga: Danantara Teken MoU Rp162 Triliun dengan Perusahaan Raksasa Arab Saudi

Langkah mitigasi yang diambil antara lain koordinasi kebijakan, transparansi proyek, dan skema blended finance untuk proyek strategis.

Koordinasi kebijakan antara Danantara, Kementerian BUMN, dan OJK akan memastikan alokasi dana tepat sasaran. Transparansi proyek untuk meminimalkan tumpang-tindih dengan swasta. Dan, skema blended finance untuk menggabungkan pendanaan pemerintah-swasta pada proyek strategis.

Bank Indonesia dan OJK juga berkomitmen mendukung stabilitas makro. Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan kesiapan menurunkan suku bunga dan membeli SBN untuk menjaga likuiditas. 

Sementara itu, Ketua OJK Mahendra Siregar menekankan pentingnya pendalaman pasar keuangan guna memperluas sumber pembiayaan. Pembahasan lebih rinci akan dilakukan dalam Panja Komisi 11 DPR RI untuk memastikan Danantara berfungsi optimal tanpa menggeser peran swasta.