Polemik TNTN di Riau: Orangtuanya Dituduh Perambah Hutan, Anaknya Terlantar Sekolah

Mulai hari ini 17 Juli 2025, 58 siswa baru Sekolah Dasar (SD) di Dusun Toro Jaya, Desa Lubuk Kembang Bunga, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Riau, telah belajar di SD Negeri 020 yang ada di dusun itu. 

Kebijakan ini muncul setelah beberapa hari belakangan santer berita yang mempertunjukkan 58 orang siswa baru belajar di bawah pohon kelapa sawit di batas dusun, beralaskan terpal. 

Mereka terpaksa belajar di sana lantaran sekolah mereka, SDN 003, teramat jauh. Mencapai 2 jam perjalanan. SDN itu berada di pusat desa Lubuk Kembang Bunga. 

"Mereka terpaksa mendaftar di SDN 003 setelah SDN 020 dilarang menerima siswa baru. Yang boleh belajar di SDN 020 itu hanya kelas 2 hingga kelas 6. Jumlahnya 455 orang. Mereka terbagi dalam 10 rombongan belajar (rombel)," cerita juru bicara warga terdampak TNTN, Abdul Aziz kepada Warta Ekonomi, Kamis (17/7). 

Larangan penerimaan murid baru itu muncul setelah Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) disita Negara pada 10 Juni 2025 lalu. Kebetulan SDN 020 itu berada di dalam areal TNTN," 

Namun setelah jadwal masuk sekolah dimulai pada 14 Juli 2025 lalu kata Aziz, orangtua murid kelimpungan akan mengantarkan anaknya sekolah. 

"Di satu sisi anak-anak ingin sekolah. Namun di sisi lain, letak sekolahnya sangat jauh. Orangtua murid pun kemudian mengambil kebijakan agar anak-anaknya sekolah darurat saja. Itulah makanya dicarikan tempat belajar di luar areal TNTN itu," terangnya. 

Rupanya, proses belajar mengajar di bawah pokok sawit itu viral di media sosial. Sejumlah media nasional pun turut memberitakan. 

"Tadi malam, Satgas PKH mendatangi rumah Ketua RW 02 Dusun Toro Jaya. Dewan Guru juga turut ke sana. Mereka membincangkan agar anak-anak diboyong ke SDN 020 saja, jangan belajar di bawah pokok sawit," ujar Aziz. 

Hanya saja, apakah anak-anak itu hanya ditumpangkan belajar di SDN 020 atau statusnya langsung ditarik dari SDN 003 ke SDN 020, ini yang belum jelas. 

Terlepas dari anak-anak itu telah belajar di SDN 020, Aziz berharap pemerintah jangan melibatkan anak-anak dalam persoalan yang ada. Apalagi anak-anak ini masih dalam status wajib belajar. 

"Kami khawatir mental mereka akan semakin terganggu. Persoalan TNTN saja telah membuat mental mereka terganggu, ditambah lagi status mereka yang terombang-ambing. Kayak dibola-bola saja," rutuk aziz.

Tiga Izin Operasional Sekolah di TNTN

Terkait persoalan TNTN menurut Aziz, pemerintah jangan melulu menyalahkan masyarakat. "Status Taman Nasional telah membuat masyarakat menjadi objek yang teramat mudah dipersalahkan. Dicap perambah, pendatang yang merusak hutan, dan bahkan dituding penduduk ilegal," katanya.

Dampaknya, menjadi sangat kecil objektifitas yang muncul untuk kemudian bisa menghamparkan seperti apa sesungguhnya seluk beluk persoalan TNTN itu. 

"Kalau kita benar-benar fokus terhadap penegakan hukum, tentu kita musti bisa menghamparkan semua bukti-bukti akan kebenaran TNTN itu. Mulai dari proses penunjukannya, hingga pengukuhannya. Tidak hanya sekadar menunjukkan peta dan nama semata," ujar Aziz. 

Pembuktian itu menurut dia sangat perlu. Sebab masyarakat telah lama di sana. Beda bila masyarakat tiba-tiba datang menebangi hutan, tentu tinggal ditindak saja. 

"Nah, kalau masyarakat disebut bersalah, pemerintah juga salah. Sebab ada tiga izin operasional sekolah dasar yang dikeluarkan di Taman Nasional; SDN 019 di Dusun Kuala Renangan pada Oktober 2023, SDN 020 di Dusun Toro Jaya pada Oktober 2024 dan SDN 021 di Dusun Kuala Renangan pada Agustus 2024. Izin ini tentu menjadi bukti bahwa pemerintah juga mengamini masyarakat tinggal di sana," katanya.