Ekspor Batu Bara ke China dan India Turun, Kementerian ESDM Dorong Pengusaha Bidik Pasar ASEAN

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Tri Winarno menyebut melemahnya volume ekspor batu bara RI ke pasar utamanya yaitu Cina dan India dipastikan mempengaruhi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor ESDM.

Pemerintah telah mengantisipasi kondisi ini dengan menyesuaikan target PNBP. Untuk tahun 2025, target PNBP sektor ESDM ditetapkan sebesar Rp254 triliun, turun dari capaian tahun 2024 yang mencapai Rp269,65 triliun.

“Kalau PNBP 2025 dari target, mudah-mudahan bisa tercapai. Tapi pasti ada pengaruh karena ekspor ke China dan India turun. Jualan lebih sedikit, otomatis PNBP-nya juga berkurang. Apalagi harga jualnya sedang turun,” ujar Tri saat ditemui di Jakarta, Selasa (22/7/2025).

Baca Juga: RKAB Terlalu Longgar, Harga Batubara Anjlok Akibat Kelebihan Pasokan

Penurunan permintaan dari dua negara tersebut dipicu oleh pergeseran preferensi ke batu bara berkalori tinggi di tengah tren penurunan harga global. Di sisi lain, negara-negara produsen batu bara juga meningkatkan produksinya, menyebabkan oversupply di pasar dunia.

Untuk merespons situasi ini, Tri mendorong perusahaan batu bara nasional agar tidak bergantung pada pasar tradisional dan mulai membidik pasar baru.

“Kita dorong perusahaan-perusahaan batu bara untuk ekspansi ke wilayah lain, misalnya ASEAN. Jujur saja, pasar batu bara memang tumbuhnya di Asia. Eropa sudah tinggalkan, Amerika stagnan,” tambahnya.

Baca Juga: Fluktuasi Harga Batubara Tekan Pendapatan TBS Energi

Berdasarkan data perusahaan analitik Kpler, ekspor batu bara Indonesia ke China dan India tercatat menurun tajam sepanjang Januari hingga Mei 2025. Total ekspor turun 12% secara tahunan menjadi 187 juta ton. Ekspor ke China turun 12,3%, sementara pengiriman ke India anjlok 14,3%.

Selain membuka pasar baru, pemerintah juga mengubah skema evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sektor Minerba dari tiga tahunan menjadi tahunan.

“Untuk produksi akan dievaluasi setiap tahun. Seperti yang disampaikan Pak Menteri di DPR, evaluasi akan dilakukan melalui RKAB tahunan,” pungkas Tri.