Ekosistem Pendidikan Jadi Fokus, Pemerintah Alokasikan Rp750 Triliun dari APBN 2025

Pemerintah mengalokasikan sekitar Rp750 triliun, atau 20% dari total belanja APBN 2025, untuk sektor pendidikan sebagai bagian dari mandat konstitusi. Anggaran tersebut diarahkan untuk memperkuat ekosistem pendidikan nasional, mencakup tiga klaster utama, mulai dari murid dan mahasiswa, pendidik, serta sarana-prasarana pendidikan.

"20% dari anggaran APBN belanja itu didesain untuk pendidikan, itu mandat konstitusi. Untuk tahun ini Rp750 triliun. Alokasi anggaran ini dipakai untuk memperkuat ekosistem dari seluruh pendidikan," jelas Menteri Keuangan, Sri Mulyani dalam dalam Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia 2025, Kamis (7/8/2025).

Mengutip dari data DJA yang dipaparkan Sri Mulyani, total alokasi Rp724,3 triliun, komposisinya mencakup belanja melalui kementerian/lembaga (Rp261,62 triliun), transfer ke daerah (Rp347,09 triliun), pembiayaan pendidikan (Rp80 triliun), serta non-kementerian/lembaga (Rp35,55 triliun).

Dalam klaster pertama, anggaran diarahkan langsung kepada peserta didik, mulai dari PAUD hingga perguruan tinggi. Program andalan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah menjangkau 1,1 juta mahasiswa, sementara Program Indonesia Pintar (PIP) menyasar 20,4 juta siswa.

"Klaster pertama adalah anggaran yang dialokasikan untuk benefit-nya adalah para murid sampai dengan mahasiswa," jelas Sri Mulyani.

Baca Juga: Menkeunya Trump Optimistis Soal Negosiasi Tarif China, Untungkan Beijing-Washington!

Untuk mendukung operasional pendidikan, pemerintah juga mengalokasikan dana BOS bagi 9,1 juta siswa dan BOPTN untuk 197 perguruan tinggi negeri. Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) turut diperkuat dengan sekitar 36.000 mahasiswa penerima ongoing beasiswa hingga jenjang pascasarjana.

Klaster kedua berfokus pada peningkatan kesejahteraan dan profesionalisme tenaga pendidik. Tercatat, 477,7 ribu guru non-PNS mendapat tunjangan profesi, sementara 666,9 ribu guru tercakup dalam program sertifikasi.

Adapun klaster ketiga diarahkan untuk penguatan infrastruktur pendidikan. Pemerintah menargetkan 22 ribu pembangunan dan rehabilitasi sekolah, pembangunan sekolah rakyat untuk anak-anak miskin, serta pembangunan kampus, laboratorium penelitian, hingga rumah sakit pendidikan.

Kementerian Keuangan menegaskan bahwa pendekatan berbasis ekosistem ini menjadi kunci dalam menciptakan pendidikan inklusif dan berkelanjutan. Investasi pada anak usia dini, seperti PAUD, turut disebut sebagai pondasi human capital investment yang krusial dalam jangka panjang.

Langkah ini juga selaras dengan arahan Presiden untuk melakukan revitalisasi infrastruktur pendidikan guna menciptakan akses dan kualitas yang merata, terutama bagi kelompok rentan dan daerah tertinggal.