Produksi Batu-bara Nasional di Semester I 2025 Capai 357,6 Juta Ton, Didistribusikan ke Sini

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaporkan realisasi produksi batu bara nasional pada Semester I 2025 mencapai 357,6 juta ton, atau 48,34% dari target produksi tahun ini. Capaian ini terbilang lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 406,06 juta ton. 

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menyampaikan produksi batu bara di semeter I tersebut dialokasikan untuk Domestic Market Obligation (DMO) sebesar 104,6 juta ton, ekspor 238 juta ton, dan stok 15 juta ton. 

“Jadi kita ekspor di satu semester ini sudah 238 juta ton,” ujar Bahlil dalam konferensi pers capaian kinerja Semester I 2025 sektor ESDM di Jakarta, Senin (11/8/2025).

Baca Juga: Bahlil: Realisasi B40 Tembus 50,4% Pada Semester I 2025

Secara total jumlah produksi tahun ini ditarget mencapai 739,67 juta ton dengan porsi DMO mencapai 239,7 juta ton hingga akhir tahun. 

Kendati begitu, ditengah penyampaian kinerja sektor ESDM, Bahlil menyampaikan keherannaya atas posisi Indonesia yang menjadi eksportir utama batu bara termal dunia namun tidak mampu mengendalikan harga di pasar global. 

Ia menjelaskan, kebutuhan batu bara global saat ini mencapai 8,9 miliar ton, sementara batu bara yang diperdagangkan secara internasional sekitar 1,3 miliar ton. Dari jumlah tersebut, Indonesia menyumbang 500–600 juta ton atau sekitar 45% pangsa pasar batu bara termal.

Baca Juga: Bahlil: Jangan Ulangi Zaman VOC, Stop Ekspor Bahan Mentah

"Sebenernya agak lucu memang, Indonesia sebagai eksportir batu bara untuk listrik, itu kan 45% dunia berasal dari Indonesia. Nah, sekarang begitu harga turun, kita nggak bisa bikin apa-apa,” ucap Bahlil.

Harga batu bara global saat ini pun terus mengalami tren penurunan sekitar 25–30%. Menurut Bahlil, kondisi ini disebabkan ketidakseimbangan pasokan dan permintaan, salah satunya akibat kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tiga tahunan yang membatasi fleksibilitas pengaturan produksi.

“Ini gara-gara apa? RKAB tiga tahun ini. Akhirnya sekarang, harga turun kita nggak bisa mengendalikan,” katanya.

Bahlil menegaskan pihaknya akan merevisi kebijakan RKAB menjadi tahunan sesuai usulan Komisi XII DPR RI demi menjaga stabilitas harga.

Baca Juga: Aturan Baru RKAB Minerba Berlaku 2026, Pengajuan Perpanjangan Dimulai Oktober 2025

"Ke depan, atas apa yang diminta oleh DPR kepada kami untuk melakukan revisi RKAB, ini akan kita lakukan tanpa pandang bulu, supaya menjaga stabilitas. Kalau harganya bagus, berarti negara akan mendapatkan pajak yang baik, pengusaha juga akan mendapatkan keuntungan yang baik," tutup Bahlil.