Kredit Foto: Rahmat Saepulloh
Pasangan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Wakil Gubernur Erwan Setiawan terus menguatkan komitmen dalam mewujudkan visi “Jawa Barat Istimewa, Lembur Diurus Kota Ditata”. Konsep “istimewa” ini bukan sekadar jargon, tetapi mencerminkan tekad menghadirkan pelayanan publik yang unggul, pembangunan paripurna, dan kesejahteraan masyarakat yang merata di seluruh pelosok Jawa Barat.
Hasil survei Litbang Kompas memperlihatkan tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan keduanya. Warga Jabar memberikan nilai rata-rata 8,5 atas kinerja Pemprov Jabar, dengan lebih dari 97 persen responden merasa puas terhadap kepemimpinan Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan.
Kepemimpinan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Wakil Gubernur Erwan Setiawan mendapatkan apresiasi luas dari masyarakat. Visi besar mereka, “Jawa Barat Istimewa”, dimaknai sebagai upaya menghadirkan pembangunan unggul di segala bidang, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, hingga infrastruktur modern yang berpihak kepada rakyat.
Berdasarkan survei terbaru Litbang Kompas, pasangan Dedi-Erwan berhasil mencatatkan tingkat kepuasan publik 97,2 persen, dengan citra positif mencapai hampir 99 persen. Masyarakat menilai keduanya sebagai pemimpin yang peduli, merakyat, dan responsif dalam menjawab kebutuhan warga.
Makna “Jabar Istimewa” memiliki arti yang luas dan mendalam. Berbagai program menuju Jabar istimewa sudah mulai tercapai dengan sempurna.
Ini terlihat dari hasil survei yang dilakukan Litbang Kompas, menyoroti persepsi publik terhadap kinerja Gubernur Dedi Mulyadi dan Wakil Gubernur Erwan Setiawan di Jabar. Warga Jabar memberi nilai 8,5 untuk kinerja Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan.
Hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat memberikan penilaian positif terhadap kinerja mereka. Kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan KDM: 97,2 persen warga Jabar puas, 98,9 persen citra Gubernur KDM sangat baik, dan 99 persen warga Jabar menilai KDM peduli, merakyat, dan responsif.
Menyikapi hasil survei Litbang Kompas tersebut, Sekretaris Daerah Jabar Herman Suryatman melalui akun media sosial Instagram @hermansuryatman memberikan komentar, "Cadu mundur pantang mulang Pa Gub @dedimulyadi71".
Cadu mundur pantrang mulang adalah sebuah frasa dalam bahasa Sunda yang memiliki makna kiasan. Secara harfiah, cadu mundur berarti enggan mundur atau tidak mau mundur, dan pantrang mulang berarti tidak pernah kembali atau tidak akan pulang.
Secara keseluruhan, frasa ini menggambarkan sikap pantang menyerah, tidak mundur dari perjuangan, dan bertekad untuk terus maju tanpa ragu, bahkan jika harus meninggalkan kampung halaman. Frasa ini seringkali dikaitkan dengan semangat kepahlawanan dan keberanian.
Cadu mundur pantrang mulang menjadi simbol semangat juang yang tak kenal lelah dan siap menghadapi segala tantangan demi mencapai tujuan.
"Gaskeun teras kangge kamajuan tur kahormatan Jawa Barat," ujar Sekda Jabar Herman, Selasa (18/8/2025).
Berdasarkan survei yang dilakukan dengan skala penilaian 1-10, rata-rata nilai kinerja Pemda Provinsi Jabar berada di angka 8,51, dengan standar deviasi 1,634, menunjukkan persepsi publik yang umumnya positif.
Distribusi nilai menunjukkan bahwa 35,7 persen responden memberikan nilai tertinggi, yaitu 10, sementara 25,3 persen menilai 8 dan 19,2 persen menilai 9.
Penilaian menengah juga terlihat, dengan 11 persen responden memberi nilai 7, dan nilai 5 dan 6 masing-masing 3,3 persen dan 3,4 persen. Sementara itu, nilai rendah (1 hingga 4) diberikan oleh sebagian kecil responden, kurang dari 2 persen secara total.
Peneliti Litbang Kompas Rangga Eka Sakti mengatakan, program pembangunan ruang kelas baru (RKB) di sekolah-sekolah tercatat sebagai salah satu program dengan kepuasan publik tertinggi.
"Sebanyak 91,6 persen responden puas, 11,4 persen sangat puas, dan 80,2 persen puas. Hanya 4,6 persen yang tidak puas," kata Rangga.
Program pembinaan anak-anak nakal melalui institusi militer, yaitu barak militer, juga mendapat apresiasi besar dengan 95,7 persen responden puas, di mana 35 persen menyatakan sangat puas.
"Soal barak (militer) cukup dapat apresiasi yang besar dari masyarakat. Ini cara paling simpel mengatasi kenakalan remaja menahun di Jabar. Di tingkat kepuasan tinggi, 95 persen yang puas soal barak militer," kata Rangga.
Baca Juga: Anggaran Jalan di Jabar Naik dalam APBDP 2025, DPRD Soroti Pengawasan dan Kualitas Pembangunan
Selain itu, menurutnya, program perbaikan rutilahu (rumah tidak layak huni) juga menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi dengan 88,2 persen puas.
Untuk program infrastruktur dan publik, pada pembangunan infrastruktur jalan di Jabar, 85,7 persen responden menyatakan puas.
Untuk program penyediaan listrik bagi masyarakat miskin juga mendapat sambutan baik dengan 91,8 persen responden puas. Evaluasi izin tambang di Jabar juga relatif mendapat respons positif, dengan 85 persen responden puas.
Rangga mencatat untuk program dengan kepuasan rendah yang menimbulkan ketidakpuasan publik, seperti kebijakan mengubah jam masuk sekolah menjadi pukul 06.30, yang hanya mendapat 67,3 persen kepuasan. Program melarang wisuda di tingkat pendidikan TK hingga SMA juga menuai pro-kontra. Meski mayoritas puas mencapai 83,1 persen.
Selain itu, pengembangan monorel di wilayah Bandung Raya juga mendapatkan dukungan mayoritas dengan 80,4 persen puas.
*"Yang cukup tidak diapresiasi dan resisten, jam masuk sekolah 06.30 WIB. Kemudian, mengaktifkan jalur kereta api, tingkat tidak puas itu 20-an persen. Sama juga soal pengembangan monorel di Bandung Raya, 15,9 persen tidak puas,"* ujar Rangga.
Rangga memaparkan, terkait kepuasan publik yang mulai menurun ketika menyangkut isu-isu ekonomi dan infrastruktur, seperti penyediaan transportasi umum hanya meraih 53,5 persen kepuasan, sedangkan pengelolaan sampah juga masih jadi sorotan dengan 58,8 persen tidak puas.
Catatan paling serius muncul pada lapangan kerja dan pengangguran, di mana hanya 31,4 persen warga yang puas, sementara 67,2 persen menyatakan tidak puas.
"Soal lapangan kerja paling kentara. Masyarakat merasa lapangan kerja sangat sempit dan berharap segera diselesaikan. Tingkat kepuasan sangat rendah. Isu kemiskinan pun serupa, dengan 37,9 persen menyatakan puas dan 60,4 persen tidak puas," papar Rangga.
Selain itu, kinerja dalam pemberian bantuan langsung untuk kesejahteraan masyarakat juga dinilai masih kurang maksimal (48,8 persen tidak puas, 50,4 persen puas).
Rangga menjelaskan, metode penelitian survei melalui wawancara tatap muka ini diselenggarakan Litbang Kompas dari tanggal 1–5 Juli 2025. Sebanyak 400 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di Provinsi Jawa Barat.
Baca Juga: Pemprov Jabar Tambah Hibah Rp1 Miliar untuk KORMI, Dedi Mulyadi: Fokus pada Output Nyata di Lapangan
"Survei yang dibiayai sepenuhnya oleh Harian Kompas (PT Kompas Media Nusantara) menggunakan metode pada tingkat kepercayaan 95 persen. Margin of error penelitian +/- 4,9 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Meskipun demikian, kesalahan di luar pemilihan sampel dimungkinkan terjadi," pungkasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Rahmat Saepulloh
Editor: Amry Nur Hidayat
Tag Terkait: