Presiden Prabowo Minta Kasus Kematian Ojek Online Diusut Tuntas

Politikus sekaligus mantan aktivis reformasi, Budiman Sudjatmiko, menegaskan Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian besar terhadap aspirasi para pengunjuk rasa, termasuk kasus meninggalnya Affan Kurniawan, pengemudi ojek online yang tewas saat demonstrasi.

“Apa yang menjadi aspirasi para pengunjuk rasa dan sebagaimana dikatakan pidato beliau, beliau akan menindak tegas dan memerintahkan Kapolri untuk menindak tegas oknum-oknum aparat yang sudah menyebabkan wafatnya almarhum Affan Kurniawan,” kata Budiman di Jakarta, Minggu (31/8/2025).

Menurut Budiman, keresahan publik yang belakangan muncul tidak terlepas dari misi utama Presiden Prabowo untuk memberantas kemiskinan dan ketimpangan.

“Ini sangat erat benang merahnya dengan concern utama Pak Prabowo sebagai presiden, yaitu melawan kemiskinan. Pak Prabowo ingin menebus dosa sosial kita selama ini yang mengakibatkan kemiskinan dan ketimpangan sosial,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan pesan Presiden bahwa demokrasi tidak boleh dimaknai sebagai perpecahan.

“Berbeda di alam demokrasi bukan berarti pecah. Presiden mengingatkan menteri, pejabat, anggota DPR, dan rakyat untuk mencintai rakyat serta setia kepada bangsa. Dalam persatuanlah kita bisa mencapai tujuan yang diminta para pengunjuk rasa,” jelas Budiman.

Baca Juga: Jaket Batik Sawit, Presiden Prabowo

Budiman menambahkan, gaya komunikasi pemerintah di tengah situasi demonstrasi harus tetap dialogis.

“Pak Presiden adalah orang dialogis. Beliau sudah berdialog dengan seluruh komponen, bahkan mengunjungi rumah almarhum Affan sebagai cerminan rakyat,” katanya.

Terkait kemungkinan langkah lanjutan, Budiman menyebut Presiden akan mengumumkan kebijakan lebih lanjut.

“Tentu saja beliau sebagai presiden mempunyai tindakan-tindakan, regulasi, kebijakan yang nantinya pasti akan disampaikan,” ujarnya.

Kendati demikian, Budiman enggan memberi tanggapan terkait akan adanya reformasi di Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo.

“Oh saya tidak tahu, itu kewenangan Pak Presiden Prabowo,” singkatnya.

Budiman menutup dengan menegaskan bahwa indikator kemiskinan akan tetap menjadi prioritas utama.

“Bank Dunia mengakui standar BPS sudah standar internasional. Arahan sifatnya makro akan diterjemahkan masing-masing kementerian untuk menelisik lebih dalam kemiskinan di sektor ketenagakerjaan, pangan, investasi, pendidikan, dan kesehatan,” tandasnya.