Lonjakan Harga Pangan dan Minimnya Pekerjaan Layak Picu Ketidakpuasan Publik

Gelombang protes yang terjadi di berbagai kota Indonesia dinilai tidak lepas dari tekanan ekonomi yang semakin berat. Lonjakan harga pangan pokok dan terbatasnya lapangan kerja berkualitas disebut menjadi faktor utama keresahan masyarakat.

Peneliti Senior Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Deni Friawan, menyebut inflasi pangan yang berulang menambah beban hidup rakyat, meski pemerintah mengklaim stok aman.

“Harga beras hari ini berada di kisaran Rp14.000–Rp18.000 per kilogram. Ini sangat membebani masyarakat dan kontradiktif dengan pernyataan pemerintah bahwa stok Bulog meningkat dan produksi naik,” kata Deni dalam media briefing, dikutip Sabtu (6/9/2025).

Menurutnya, volatilitas harga pangan lebih berpengaruh langsung terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat dibanding inflasi umum yang saat ini relatif rendah.

Baca Juga: Sektor Jasa Keuangan Stabil, OJK Minta Akses Pembiayaan Dipermudah Bagi Masyarakat Terdampak Demonstrasi

“Kenaikan harga beras atau kebutuhan pokok sekecil apa pun bisa membuat masyarakat yang rentan jatuh kembali ke garis kemiskinan,” ujarnya.

Selain beban pangan, persoalan dunia kerja juga menambah tekanan. Tingkat pengangguran terbuka secara persentase memang rendah, tetapi jumlah penganggur meningkat dan pemutusan hubungan kerja (PHK) terjadi di berbagai sektor.

“Masalah kita bukan sekadar orang bekerja atau tidak, melainkan kualitas pekerjaan yang tersedia. Hampir 60 persen angkatan kerja berada di sektor informal menurut BPS, bahkan 80 persen jika mengacu data ILO. Artinya, sebagian besar masyarakat menggantungkan hidup pada pekerjaan tanpa kepastian penghasilan,” jelas Deni.

Baca Juga: Gelar Diskusi Soal Dinamika Demokrasi dalam Negeri, Forum Warga Negara: Jangan Lewatkan Momentum Berbenah

Ia menambahkan, stagnasi pendapatan membuat masyarakat sulit mengejar kenaikan biaya hidup. Kondisi ini memperkuat ketidakpuasan terhadap pemerintah yang dinilai abai.

“Tekanan pangan dan ketiadaan pekerjaan layak menciptakan rasa frustrasi yang memicu protes di berbagai daerah,” kata Deni.

Menurutnya, jika persoalan mendasar ini tidak segera diatasi, keresahan sosial akan terus berulang.

“Keadilan ekonomi harus menjadi prioritas. Tanpa itu, legitimasi pemerintah akan semakin runtuh,” tegasnya.