25.000 Unit Rumah Subsidi Siap Akad Serentak, Ini Penjelasan Menteri PKP

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan pemerintah akan menggelar akad massal 25.000 unit rumah subsidi secara serentak pada 29 September 2025 di Kabupaten Bogor.

Program ini dilaksanakan bersama Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan tersebar di lebih dari 30 provinsi.

“Saya tadi bertemu dengan Bapak Presiden. Agenda kami yang pertama, saya mengundang dan beliau berkenan datang untuk melakukan akad secara serentak 25.000 rumah subsidi yang akan dilaunching tanggal 29 September di Kabupaten Bogor,” ujar Maruarar dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (16/9/2025).

Ia menjelaskan, kegiatan tersebut akan berlangsung di setidaknya 80 titik di berbagai daerah pada waktu bersamaan. Menurutnya, tingginya minat masyarakat berpenghasilan rendah terhadap program ini menunjukkan kebutuhan hunian masih besar.

“Nanti juga dilaksanakan oleh teman-teman Pak Heru dari Tapera, untuk membuktikan bahwa ini program memang sangat diminati oleh masyarakat berpenghasilan rendah,” kata Maruarar.

Baca Juga: Pemerintah Kaji Kebijakan Perumahan, Libatkan BI dan Menkeu

Maruarar menambahkan, dukungan kebijakan dari Presiden turut memperkuat program perumahan rakyat. Salah satunya melalui pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

“Apalagi Pak Presiden sudah meluarkan kebijakan BPHTB, Bea Perolehan Tanah Bangunan itu sudah dibebaskan buat masyarakat berpenghasilan rendah, kemudian juga PBG, Persetujuan Bangunan Gedung juga sudah dibebaskan untuk masyarakat berpenghasilan rendah,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa sinergi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci keberhasilan program perumahan. Dukungan dari Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, serta kementerian terkait lainnya disebut memperkuat koordinasi dalam mewujudkan kebijakan perumahan yang inklusif.

“Kami sangat bersyukur mendapatkan dukungan ya soal, dari juga otoritas moneter dari BI, dari Danantara, kemudian Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, sinergi di Kabinet Merah Putih ini untuk mendukung sektor perumahan,” kata Maruarar.