Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih Butuh Pengawasan Maksimal

Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik, Doni Ismanto Darwin, mengungkapkan program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) membutuhkan pengawasan maksimal.

Pasalnya program tersebut didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan pelaksanaan pembangunan di 65 lokasi kini telah masuk fase kontrak dengan total anggaran mencapai Rp 1,34 triliun.

Baca Juga: Dimulai dari Plaza Ngasem Yogyakarta, Pertamina Gelar SMEXPO Kuatkan Ekonomi Rakyat

Sarana prasarana perikanan yang akan dibangun diantaranya dermaga, bengkel kapal, cold storage, pabrik es, tempat pelelangan ikan, hingga sentra kuliner ikan. 

Pembangunan yang kini masuk tahap pertama di 2025 ditargetkan selesai akhir tahun ini dengan pengawasan ketat melibatkan instrumen teknologi hingga lembaga penegak hukum.

Pengembangan sumber daya manusia diwujudkan KKP dengan membangun bale nelayan disertai menyiapkan aktivasi kegiatannya. Lalu menerapkan pendekatan social engineering untuk optimalisasi pengelolaan fasilitas perikanan yang dibangun, dan mendorong jalannya usaha perikanan berkelanjutan oleh masyarakat nelayan dan koperasi.

“Sebagai program prioritas pemerintah yang mendapat perhatian khusus dari Presiden Prabowo, pelaksanaan program KNMP tentu butuh pengawasan maksimal. Program ini dibangun menggunakan APBN sehingga manfaatnya harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat di sana,” ungkapnya, dikutip dari siaran pers KKP, Minggu (28/9).

Sebagai upaya pengawasan, KKP sudah menyiapkan konsultan pengawas, tim khusus pengawas lapangan, serta menggandeng Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Kejagung. Sinergi dengan lembaga penegak hukum penting untuk mengurai sejak dini potensi munculnya ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang dapat menghambat pelaksanaan program prioritas ini. 

KKP juga mewajibkan pemasangan CCTV di setiap lokasi agar progres pembangunan dapat terpantau secara real time dari manapun, termasuk oleh Menteri Sakti Wahyu Trenggono.

“Kami upayakan minggu ini CCTV bisa tuntas dan terkoneksi semua, sehingga pembangunan bisa kami monitor dari pusat, dan Pak Menteri juga bisa melakukan monitoring langsung,” tambah Ketua Pelaksana KNMP Trian Yunanda.

Selain pengawasan oleh internal KKP, eksternal, dan instrumen teknologi, KKP mengajak awak media ikut mengawal pelaksanaan KNMP. Program prioritas yang diproyeksikan menyerap 7.000 tenaga kerja ini dilaksanakan secara transparan.