Menkeu Purbaya Ungkap Harga Asli BBM Hingga LPG 3 Kg

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membeberkan harga keekonomian bahan bakar minyak (BBM), LPG, listrik, dan pupuk yang selama ini ditopang subsidi negara.

"untuk Pertalite, masyarakat hanya membayar Rp10.000 per liter dari harga keekonomian Rp11.700 per liter, sehingga APBN harus menanggung Rp1.700 per liter atau 15 persen melalui kompensasi. Untuk solar, masyarakat hanya membayar Rp6.800 per liter dari harga keekonomian sebesar Rp11.950 per liter, sehingga APBN menanggung Rp5.150 per liter atau sekitar 43 persen. Untuk LPG 3 kg, subsidi mencapai 70 persen dari harga keekonomian," jelas Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Selasa (30/9/2025).

Mengutip dari data yang dipaparkan Purbaya, beban subsidi terbesar berasal dari LPG 3 kg yang nilainya Rp80,2 triliun dengan penerima manfaat mencapai 41,5 juta pelanggan. Solar disubsidi Rp89,7 triliun untuk lebih dari 4 juta kendaraan, sementara Pertalite menghabiskan Rp56,1 triliun bagi 157,4 juta kendaraan.

Selain BBM dan LPG, pemerintah juga memberikan subsidi untuk minyak tanah, listrik rumah tangga, serta pupuk. Harga keekonomian minyak tanah Rp11.150 per liter, namun masyarakat hanya membayar Rp2.500 per liter karena Rp8.650 ditanggung APBN atau 78 persen. Subsidi listrik rumah tangga daya 900 VA mencapai Rp1.200 per kWh atau 67 persen dari harga keekonomian. Tahun 2024, subsidi listrik RT 900 VA tercatat Rp154,5 triliun dengan penerima manfaat lebih dari 40 juta pelanggan.

Pupuk urea dan NPK juga mendapat subsidi besar. Untuk urea, harga keekonomian Rp5.558 per kilogram dipangkas menjadi Rp2.250 per kilogram, dengan Rp47,4 triliun subsidi yang disalurkan bagi 7,3 juta ton pupuk. Sementara pupuk NPK disubsidi Rp8.491 per kilogram atau 78 persen dari harga pasar.

Purbaya menegaskan, meski subsidi menjadi instrumen menjaga daya beli, pemerintah tetap berkomitmen meningkatkan ketepatan sasaran melalui pemanfaatan data terpadu subsidi energi nasional. 

“Ini adalah bentuk keberpihakan fiskal yang akan terus dievaluasi agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan,” ujarnya.