Pendiri HAI Tegaskan Pandangan Ponto Harus Sesuai Data Obyektif

Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi memberikan tanggapan atas pernyataan mantan Kepala BAIS TNI, Soleman Ponto sebuah stasiun televisi tentang Polri karena terlalu bias dan tidak obyektif.

"Alih-alih menyampaikan kritik yang konstruktif, Ponto justru terjebak dalam narasi yang berpotensi membenturkan institusi TNI dengan Polri, bahkan mendiskreditkan Polri di mata masyarakat," kata Haidar Alwi, Rabu (8/10/2025) malam.

Dua poin pernyataan Ponto yang disoroti Haidar Alwi antara lain soal penerimaan hibah dari pihak ketiga dan penugasan anggota di luar struktur Polri.

"Keduanya menampilkan ketidakobjektifan yang mencolok, seolah-olah Polri menjadi pihak tunggal yang layak dicurigai," tutur Haidar Alwi.

Dalam kritik pertamanya, Ponto menyebut Polri menerima hibah dua hektar tanah di kawasan PIK 2 dari Agung Sedayu Group untuk pembangunan asrama Brimob.

Ia menarasikan hal itu dengan nada insinuatif, seolah-olah hibah tersebut mengandung kepentingan terselubung. Padahal, dalam praktik kenegaraan, hibah dari pihak ketiga bukan hal tabu selama dilakukan secara transparan dan sesuai aturan.

"Ironisnya, TNI sebagai institusi yang pernah menaungi Ponto juga menerima hibah dalam skala yang tidak kalah besar namun tak pernah menjadi bahan kritiknya," ungkap Haidar Alwi.

Ia mengutip sebuah data, TNI menerima 11.250 unit rumah dinas Kodim dari PT Hutama Andalan Karya Abadi (HAKA), dana CSR Rp57,5 miliar dari 14 perusahaan, puluhan ribu meter persegi keramik dari PT Arwana Citra Mulia Tbk, serta kendaraan dan genset dari PT Respati Solusi Rekatama dan PT ANTAM.

Semua itu diterima atas nama sinergi pembangunan pertahanan negara, dan tidak pernah dianggap bermasalah.

Sementara, kritik kedua Ponto soal ada 4.351 anggota Polri bertugas di luar struktur institusi.

"Padahal, ada anggota 4.472 prajurit TNI yang juga ditugaskan di berbagai instansi sipil," tegas Haidar Alwi.

Penugasan lintas struktur bukan pelanggaran, melainkan mekanisme resmi negara untuk menempatkan personel dengan kompetensi khusus di sektor strategis.

"Ketika narasi itu tidak didasarkan pada keseimbangan data, dikhawatirkan menjadikan polarisasi antar-institusi," jelasnya.