Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno Paparkan Komitmen Indonesia Percepat Transisi Energi di Forum Parlemen ASEAN

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk mempercepat peralihan dari energi fosil ke energi terbarukan. Hal ini masuk dalam Rancangan Umum Pembangkitan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034, yang menargetkan penambahan 69,5 GW pembangkit baru, dengan 53 GW di antaranya bersumber dari Energi Baru dan Terbarukan, termasuk sistem penyimpanan baterai.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, ketika menjadi pembicara di hadapan para Pimpinan Parlemen ASEAN di Parliament House, Malaysia.

Eddy terlibat sebagai panelis dalam 2nd Tripartite Forum yang diselenggarakan Asean Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) dengan tema "Powering Progress: How Investments, Policies, and Regulations Shape the Energy Future."

Di hadapan para pemimpin parlemen negara-negara ASEAN, Eddy Soeparno menyampaikan bahwa Indonesia dianugerahi sumber daya energi fosil dan energi terbarukan yang melimpah, mulai dari batubara hingga minyak bumi untuk energi konvensional, serta energi surya hingga panas bumi untuk energi terbarukan.

Baca Juga: Ketua MPR: Menteri Amran Sangat Responsif Atasi Masalah Pertanian dan Peternakan

Meski memiliki sumber daya yang berlimpah, kebutuhan energi Indonesia saat ini masih bergantung pada impor. Oleh karena itu, Eddy menjelaskan komitmen dan prioritas Presiden Prabowo untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan energi dengan mempercepat transisi dari energi fosil menuju energi terbarukan.

“Presiden Prabowo berkomitmen untuk memperbesar bauran energi terbarukan sebagai upaya mencapai target Net Zero Emmision di tahun 2060 atau lebih cepat. Dalam berbagai kesempatan Presiden Prabowo menyampaikan bahwa untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen dengan memaksimalkan potensi energi dari sumber daya alam yang ada di Indonesia,” ungkapnya. 

Sebagai tindak lanjut dari komitmen Presiden Prabowo itu, Eddy Soeparno mengajak Pimpinan Parlemen negara-negara ASEAN untuk menjadikan Indonesia sebagai tujuan investasi dalam pengembangan energi terbarukan. 

Lebih lanjut, Doktor Ilmu Politik UI ini menjelaskan bahwa Indonesia berkomitmen untuk melakukan Deregulasi di berbagai sektor termasuk energi terbarukan sekaligus melakukan reformasi struktural untuk menarik lebih banyak investor. 

“Saya memahami bahwa di antara masalah dalam pengembangan energi terbarukan adalah mengenai biaya yang mahal dan juga potensi keekonomian dalam menanamkan modal untuk membiayai proyek ini.”.

Baca Juga: Mirip Perusahaan Terbuka, Dedi Mulyadi Umumkan Kas Daerah Pemprov Jabar Setiap Hari

“Namun di forum strategis ini kami sampaikan bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen melakukan deregulasi dan reformasi struktural untuk memastikan pengembangan energi terbarukan menarik bagi investasi. Diantara yang sudah dilakukan pemerintah adalah Peraturan Presiden (Perpres) No.109 untuk menyederhanakan penanganan sampah menjadi energi dan juga Perpres No. 110 untuk penguatan ekosistem pasar karbon nasional,” tutup Waketum PAN ini.