Program Pemutihan Pajak Kendaraan di Jakarta Diapresiasi, Diminta Giatkan Sosialisasi ke Masyarakat

Kebijakan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pemprov DKI Jakarta memberikan insentif penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), disambut positif anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Syafi Fabio Djohan.

Dia menilai, kebijakan ini memberikan manfaat bagi masyarakat karena beban pajak mereka berkurang dengan dihapuskannya denda. Sedangkan bagi Pemprov DKI ada potensi peningkatan pendapatan menjelang akhir tahun anggaran.

“Jadi, ini langkah win-win solution bagi semua pihak,” ungkapnya.

Syafi juga mengapresiasi sistem pelayanan yang diterapkan Pemprov DKI karena berjalan otomatis dan sederhana. Dengan sistem ini, kata Syafi, akan mendorong warga untuk segera melunasi kewajiban pajaknya.

Baca Juga: Dedi Mulyadi Ajak Warga Jabar Bangun Siklus Ekonomi Gotong Royong, dari Industri Kreatif hingga Pajak untuk Rakyat

“Yang juga patut diapresiasi adalah mekanismenya yang otomatis, sehingga warga tidak perlu repot mengajukan permohonan penghapusan denda. Ini bentuk pelayanan publik yang responsif dan efisien,” tutur Syafi.

Agar kebijakan Pemprov DKI ini hasilnya bisa optimal, Syafi meminta sosialisasi dilakukan lebih massif dan terarah.

"Sosialisasi harus sampai ke tingkat RW dan kelurahan, bahkan bisa melibatkan komunitas otomotif dan ojek daring. Masih banyak warga yang belum tahu soal penghapusan otomatis ini,” ujarnya.

Ia juga menekankan, pentingnya membangun budaya taat pajak yang dilandasi rasa saling menghargai antara pemerintah dan masyarakat.

Baca Juga: Reformasi Ekosistem Perpajakan, IKPI Dorong Pembahasan Serentak UU Konsultan Pajak, Tax Amnesty, dan Pembentukan BPN

“Ke depan, mungkin bisa dipertimbangkan adanya insentif bagi warga yang selalu tepat waktu membayar pajak, misalnya potongan atau penghargaan tahunan. Dengan begitu, budaya taat pajak tumbuh bukan karena penghapusan denda, tapi karena ada rasa dihargai pemerintah,” pungkasnya.

Sekadar diketahui, program penghapusan sanksi administrasi ini berlaku untuk pembayaran pokok pajak yang dilakukan mulai 10 November hingga 31 Desember 2025.

Kebijakan tersebut diatur melalui Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0104 Tahun 2025 tentang Pembebasan Sanksi Administratif Secara Jabatan Untuk Jenis Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).