Pertumbuhan Macet di 5%, INDEF Ingatkan Risiko Jangka Panjang!

Direktur Pengembangan Big Data INDEF, Eko Listyanto, dalam Seminar Nasional Proyeksi Ekonomi Indonesia 2026 bertema “Menata Ulang Arah Ekonomi Berkeadilan” di Jakarta, menilai perekonomian Indonesia memasuki fase stagnasi setelah tumbuh di kisaran 5% selama lebih dari satu dekade.

Dalam momen itu, ia menegaskan bahwa perlambatan ini menunjukkan perlunya perawatan ulang mesin pertumbuhan dan peninjauan kembali arah pembangunan nasional.

Eko menjelaskan bahwa stagnasi berkepanjangan memicu pertanyaan mendasar mengenai manfaat pertumbuhan bagi seluruh lapisan masyarakat. 

“Perekonomian Indonesia telah berada dalam fase stagnasi pertumbuhan di kisaran 5% selama lebih dari satu dekade yang menunjukkan bahwa mesin pertumbuhan kita memerlukan perawatan ulang. Bahkan, mungkin rekonstruksi arah pembangunan secara menyeluruh,” ujarnya. 

Ia menambahkan, “Pertanyaan berikutnya yang penting adalah apakah pertumbuhan yang kita capai selama ini benar-benar menghadirkan keadilan sosial-ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Baca Juga: Purbaya Yakin Ekonomi Kuartal IV Tembus 5,7%, Ini Pendorongnya!

Awalnya, seminar ini dibuka dengan pembahasan mengenai upaya pemerintah mengoreksi arah pembangunan melalui perubahan pendekatan penanggulangan kemiskinan. 

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, menyampaikan bahwa pemerintah mengalihkan strategi dari trickle-down effect menjadi pertumbuhan berbasis pemberdayaan. 

“Pemerintah melakukan transformasi pendekatan pengentasan kemiskinan dari bantuan sosial menjadi paradigma pemberdayaan,” kata dia. 

Menurutnya, negara akan hadir secara langsung untuk memperkuat kapabilitas dan kemandirian masyarakat.

Dalam seminar yang sama, sejumlah narasumber juga turut menyoroti kebutuhan penyesuaian kebijakan agar stagnasi tidak berlarut. 

Ekonom Senior INDEF, Aviliani, menekankan pentingnya sektor prioritas yang mampu mempercepat pertumbuhan sekaligus memperluas penyerapaan tenaga kerja.

Baca Juga: INDEF Bahas Arah Ekonomi Berkeadilan 2026, Ekonom Soroti Konsumsi Rumah Tangga hingga Ancaman Oligarki

“Untuk mendukung pertumbuhan tinggi, sektor yang perlu menjadi prioritas adalah sektor pariwisata karena kontribusi UMKM pada sektor ini besar, sehingga perlu membangun ekosistem pariwisata, dan sektor berbasis hilirisasi karena mampu menyerap tenaga kerja,” ujarnya.

Di sisi lain, Pendiri INDEF, Prof. Didin S. Rachbini, menilai stagnasi berkaitan erat dengan lemahnya implementasi kebijakan pemerataan. 

“Transformasi ekonomi berkeadilan (pertumbuhan melalui pemerataan) di tingkat implementasi sangat penting karena saat ini implementasinya masih dihadapi tantangan besar, baik dari sisi fiskal, perbankan dan moneter, tata ruang dan wilayah,” katanya.

Sementara itu, Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas, Medrilzam, menyebut kolaborasi lintas pihak sebagai syarat mengatasi stagnasi jangka panjang. 

“Kolaborasi merupakan kata kunci, tanpa kolaborasi antar pihak, instansi pemerintah pusat, pemda, masyarakat dan dunia usaha, pencapaian ekonomi berkeadilan akan sulit dicapai," terangnya.