Kemenkop Akan Dampingi Koperasi Terdampak Bencana di Sumatera

Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah menegaskan Kementerian Koperasi (Kemenkop) akan melakukan pendampingan terhadap koperasi-koperasi yang terdampak bencana di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara agar aktif kembali.

Hal tersebut disampaikan Wamenkop yang mewakili Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono saat menghadiri Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait pemberdayaan masyarakat pasca bencana Sumatra di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, beberapa waktu lalu.

Baca Juga: Menkop Yakin Kolaborasi dengan Tiongkok Dapat Perkuat Ekosistem Bisnis Kopdes

“Kami akan terus melakukan pendampingan khususnya bagi koperasi-koperasi yang ada di tiga wilayah tersebut (Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat), baik koperasi existing maupun Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” ujarnya, dikutip dari siaran pers Kemenkop, Selasa (13/1). 

Berdasarkan data sementara, koperasi dan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/ Kel) Merah Putih terdampak bencana yaitu di Aceh terdapat 19 koperasi eksisting dan 27 Kopdes/Kel Merah Putih. Kemudian di Sumatra Utara terdapat 9 koperasi eksisting dan 20 Kopdes. Lalu di Sumatra Barat terdapat 7 koperasi eksisting dan 9 Kopdes.

Wamenkop Farida menjelaskan, percepatan pembangunan gerai, gudang dan sarana pendukung lainnya untuk Kopdes/Kel Merah Putih juga menjadi salah satu prioritas. Skema padat karya akan diterapkan dalam proses pembangunannya aset fisik tersebut.

Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam proyek padat karya tidak hanya mempercepat rehabilitasi, tetapi juga memberikan penghasilan langsung bagi warga.

Selain itu, Kemenkop juga menyiapkan program pendampingan keterampilan bagi masyarakat khususnya anggota koperasi yang sebelumnya memiliki kegiatan usaha produktif. Ia menekankan bahwa peningkatan skill masyarakat akan memperkuat daya saing koperasi sekaligus memperluas peluang usaha masyarakat yang menjadi korban bencana.

“Pendampingan-pendampingan berupa peningkatan skill nantinya akan menjadi bekal pengembangan usaha di koperasi desa,” jelasnya.

Dari sisi pembiayaan, Kemenkop melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) memberikan relaksasi kredit bagi koperasi terdampak bencana yang sebelumnya menerima pembiayaan. Relaksasi ini berupa penundaan pembayaran kredit selama satu tahun, sehingga koperasi memiliki ruang untuk memulihkan usahanya. 

Dalam rapat tersebut juga dibahas integrasi bantuan lintas Kementerian/ Lembaga. Bantuan-bantuan sosial yang disalurkan akan melibatkan koperasi sebagai salah satu jalur distribusi. 

Melalui kolaborasi antar Kementerian dan Lembaga ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi di masyarakat dapat berjalan sesuai harapan. Ia optimistis bahwa langkah-langkah untuk mempercepat kebangkitan ekonomi masyarakat Sumatra pasca bencana dapat dilakukan dengan baik.

“Prinsipnya adalah bagaimana semua Kementerian dan Lembaga berkolaborasi, berencana, dan melakukan percepatan pemulihan ekonomi di Sumatra," ucapnya.

Kemenkop juga telah mendirikan posko koperasi di Aceh Tamiang, Tapanuli Tengah, dan Agam. Posko ini akan berperan sebagai pusat konsultasi dan untuk membantu koperasi yang terdampak bencana agar segera beroperasi kembali, menyalurkan bantuan logistik (makanan, air bersih), dan pendampingan usaha.