Pegawai Pajak Jadi Korban Selanjutnya, Purbaya Segera Rotasi Besar-besaran

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan melakukan perombakan besar-besaran terhadap pegawai Direktorat Jenderal Pajak setelah sebelumnya merombak jajaran pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 

Ia menyebut perombakan dilakukan sebagai bentuk shock therapy terhadap pegawai di unit yang dinilai rawan dan memiliki beban kerja strategis.

“Kami sedang melakukan reformasi di pajak dan cukai. Jadi Bea Cukai sudah kita umumkan minggu lalu. Kita ganti hampir 30–34 orang pejabat-pejabat Bea Cukai di tempat-tempat sentral yang dianggap ramai,” ujar Purbaya, dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Baca Juga: Pejabat Bea Cukai dan Pajak Terjerat OTT KPK Dalam Sehari, Purbaya: Biar Aja

Menurut Purbaya, rotasi pejabat Bea dan Cukai dilakukan karena sebagian pegawai dinilai tidak menindaklanjuti perintah dengan baik. Ia menegaskan, perombakan tersebut dimaksudkan untuk mendorong peningkatan kinerja pejabat yang baru ditempatkan.

“Selama ini saya anggap kalau diberi perintah orang-orangnya tidak mem-follow up dengan baik. Jadi itu merupakan shock therapy ke teman-teman cukai yang baru, yang baik-baik, yang di posisi yang baru, yang dianggap gemuk tadi, untuk meningkatkan kinerjanya dengan lebih baik lagi,” katanya.

Langkah serupa, kata Purbaya, akan diterapkan di Direktorat Jenderal Pajak mulai pekan ini. Kementerian Keuangan berencana memindahkan lebih dari 45 pegawai pajak dari unit-unit yang dinilai strategis ke wilayah dengan tingkat aktivitas yang lebih rendah.

“Hal yang sama juga akan kita ke pajak. Minggu ini kita akan pindahkan mungkin 45 orang lebih dari tempat-tempat yang dianggap gemuk dan kita anggap masih melakukan diskusi dengan para wajib pajak tertentu, untuk dipindahkan ke tempat-tempat yang lebih sepi,” ujarnya.

Baca Juga: KPK OTT Bea Cukai, Purbaya Pastikan Tak Intervensi Seperti di Masa Lalu

Purbaya menjelaskan, rotasi menjadi instrumen utama pembenahan karena keterbatasan kewenangan dalam pemberian sanksi kepegawaian. Ia menegaskan bahwa pemecatan maupun perumahan pegawai tidak dimungkinkan dalam sistem kepegawaian aparatur sipil negara.

“Rupanya kalau di pajak, di keuangan, atau di pegawai negeri kita enggak boleh mecat. Enggak bisa mecat pegawai, merumahkan juga enggak bisa. Nanti dituntut di PTUN, kalah,” kata Purbaya.

Sebagai gantinya, pegawai yang dinilai bermasalah akan dipindahkan ke wilayah dengan beban kerja lebih rendah, sementara pegawai dengan kinerja baik akan ditempatkan di posisi strategis.

“Ya sudah, kita pindahkan ke tempat-tempat yang lebih sepi, dan yang bagus-bagus kita tempatkan di tempat yang lebih baik supaya ada perbaikan di tempat kita. Ini shock therapy, kita pindahkan sebanyak ini belum pernah selama ini. Paling biasanya 1, 2, 3,” ujarnya.