DPR Tetapkan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, Ini Daftarnya

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia mengumumkani nama-nama anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan untuk periode jabatan 2026-2031. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna DPR RI setelah Komisi IX DPR RI menyampaikan laporan hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).

DPR RI melaksanakan rangkaian uji kelayakan yang diawali dengan rapat internal pada 27 Januari 2026. Para calon kemudian menyusun makalah pada 2 Februari 2026, dilanjutkan uji kelayakan calon Dewan Pengawas BPJS Kesehatan pada 3 Februari 2026 dan uji kelayakan calon Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan pada 4 Februari 2026, yang diakhiri dengan rapat internal pengambilan keputusan. 

Berdasarkan hasil uji kelayakan dan masukan masyarakat, Komisi IX DPR RI secara musyawarah mufakat menetapkan anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan periode 2026–2031.

Baca Juga: BPJS Kesehatan Ungkap Kepesertaan JKN Berhasil Lampaui Target

“Apakah laporan Komisi IX DPR RI atas hasil uji kelayakan calon anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan calon anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan dari unsur pekerja, unsur pemberi kerja, dan unsur tokoh masyarakat tersebut dapat disetujui?” ucap Wakil Ketua DPR Saan Mustopa. Kemudian, secara serempak anggota dewan memberikan persetujuannya. 

Adapun anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan yang dipilih adalah:

• Afif Johan (unsur pekerja)
• Stefanus Adrianto Pasak (unsur pekerja)
• Paulus Agung Pambudi (unsur pemberi kerja)
• Sunarto (unsur pemberi kerja)
• Lula Kamal (unsur tokoh masyarakat)

Sementara anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan yang ditetapkan meliputi:

• Deddy Hardianto (unsur pekerja)
• Ujang Romli (unsur pekerja)
• Abdurrahman Lahabato (unsur pemberi kerja)
• Sumarjono Saragi (unsur pemberi kerja)
• Alif Nurianto Rahman (unsur tokoh masyarakat)