Pemerintah Tarik Utang Rp127 Triliun, Lebih Rendah dari 2025

Kementerian Keuangan Republik Indonesia mencatat pemerintah telah menarik utang baru sebesar Rp127,2 triliun hingga 31 Januari 2026. Nilai tersebut setara 15,3% dari target pembiayaan utang dalam APBN 2026 yang ditetapkan sebesar Rp832,2 triliun.

Realisasi ini lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp153,33 triliun atau sekitar 23,7% dari target APBN 2025.

Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menyatakan pemerintah menerapkan strategi pembiayaan yang disiplin dan adaptif untuk menjaga stabilitas fiskal.

Baca Juga: Utang Luar Negeri RI Naik Lagi, Tembus US$431,7 Miliar

“Realisasi pembiayaan utang tercatat sebesar Rp127,3 triliun atau 15,3% dari target APBN 2026. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu 23,7% dari target APBN,” kata Juda dalam konferensi pers APBN KiTa, Jakarta, Senin (23/2/2026).

Di sisi lain, pembiayaan non-utang pada awal tahun mencatat minus Rp22,2 triliun atau 15,6% dari rencana APBN yang ditargetkan minus Rp145,1 triliun.

Secara keseluruhan, realisasi pembiayaan hingga akhir Januari 2026 mencapai Rp105,06 triliun atau 15,2% dari target Rp689,15 triliun. Angka ini lebih rendah dibandingkan realisasi periode yang sama pada 2025 yang mencapai 29,6%.

“Perkembangan realisasi pembiayaan ini menunjukkan strategi yang lebih terukur, disesuaikan dengan kebutuhan kas pemerintah serta mempertimbangkan dinamika pasar keuangan,” tuturnya.

Juda menjelaskan, sebagian besar pembiayaan utang masih ditopang oleh pendanaan dari pasar Surat Berharga Negara (SBN). Di tengah tekanan global, kinerja pasar perdana dinilai tetap solid.

Pada tiga lelang pertama tahun 2026, rata-rata bid to cover ratio Surat Utang Negara (SUN) tercatat 2,2 kali, lebih tinggi dibandingkan awal 2025. Sementara itu, untuk Sukuk Negara (SBSN), rasio pada tiga lelang pertama mencapai rata-rata 3,8 kali, meningkat dari 2,2 kali pada periode yang sama tahun lalu.

Baca Juga: Rasio Utang Sentuh 40% PDB, Purbaya: Tambah Utang Demi Hindari Krisis

Selain itu, rata-rata tertimbang yield hasil lelang tetap terjaga. Menurut Juda, kondisi tersebut mencerminkan kepercayaan investor terhadap fundamental ekonomi Indonesia.

“Ke depan, stabilitas pasar SBSN terus dijaga melalui koordinasi kebijakan yang erat antara pemerintah dan Bank Indonesia,” pungkasnya.