Klaim Hemat APBN Rp300 Triliun, Kepala Bakom Minta Mahasiswa Dukung Prabowo Lawan Kebocoran Anggaran

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI M Qodari meminta kalangan mahasiswa untuk memberikan dukungan kepada Presiden Prabowo Subianto. Dukungan tersebut diperlukan dalam upaya melakukan perlawanan terhadap aksi kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

M Qodari menegaskan bahwa Kepala Negara merupakan sosok terdepan dalam memberantas penyelewengan dana publik tersebut. Hal ini dinilai sejalan dengan substansi tuntutan yang disampaikan oleh kelompok mahasiswa dalam aksi demonstrasi sebelumnya.

“Jadi kalau soal kebocoran, Bapak Presiden adalah panglima paling depan. Panglima dalam melawan kebocoran. Karena itu, beliau harus didukung oleh teman-teman mahasiswa,” ujar Qodari dalam keterangan resmi Bakom.

Pihak otoritas memastikan bahwa pengelolaan APBN saat ini difokuskan pada aspek efisiensi. Kebijakan keuangan negara diarahkan demi menciptakan skema belanja yang tepat sasaran bagi masyarakat.

Presiden Prabowo dilaporkan konsisten berfokus pada penghentian berbagai bentuk pemborosan anggaran sejak awal masa jabatannya. Langkah nyata ini diwujudkan melalui peningkatan pengawasan efisiensi belanja di seluruh instansi pemerintahan.

“Misalnya terkait pemborosan APBN, yang dilakukan oleh Pak Prabowo justru selama ini adalah menghentikan pemborosan di berbagai sektor,” tuturnya menambahkan.

Pemerintah telah melakukan kebijakan penghematan terhadap sejumlah pos belanja yang dinilai tidak mendesak. Kebijakan tersebut menyasar program kerja yang dianggap tidak memberikan dampak esensial bagi publik.

Langkah taktis pengetatan anggaran ini diklaim berhasil menyelamatkan keuangan negara dalam jumlah besar. Penghematan yang berhasil dibukukan dilaporkan menyentuh angka sekitar Rp300 triliun.

Otoritas terkait juga telah membentuk lembaga Danantara sebagai instrumen penguatan tata kelola baru. Badan ini bertugas memaksimalkan sistem manajemen aset serta kekayaan milik negara.

Baca Juga: Prabowo Minta Data Investasi Positif Dibuka ke Publik, Ada Apa?

Pihak Istana menilai penyampaian aspirasi serta tuntutan oleh kelompok mahasiswa merupakan hal yang wajar. Fenomena dinamika sosial tersebut dipandang sebagai bagian dari fungsi kontrol dalam sistem demokrasi.

“Tuntutan dari masyarakat, tuntutan dari mahasiswa tentu sangat wajar sebagai bagian dari proses dan sistem demokrasi. Tentu kita ingin mendengarkan masukan dan saran dari berbagai macam kelompok masyarakat, apalagi mahasiswa,” imbuh Qodari di akhir keterangannya.