Dari Tonjolkan Peran 'Negara Ulama', Iran Kini Ciptakan Narasi tentang Nasionalisme dan Kedaulatan Negara

Tewasnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei, dalam serangan udara gabungan Amerika Serikat (AS) dan Israel menjadi pukulan telak bagi kepemimpinan Iran sejak Revolusi Islam 1979.

Khamenei menjabat sebagai pemimpin tertinggi sejak 1989, menggantikan Ruhollah Khomeini, tokoh utama Revolusi Islam yang menggulingkan Shah Mohammad Reza Pahlavi yang pro-Amerika Serikat.

Rakyat Iran pun turun ke jalan mengecam aksi pembunuhan ini dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyatakan akan membalas kematian Khamenei.

Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut operasi tersebut sebagai momen “pembebasan”. Ia bilang dengan kematian Khamenei yang digambarkan sebagai "kepala", maka "tubuh" dalam pemerintahan Iran akan segera runtuh.

Analis militer yang juga mantan pejabat tinggi Departemen Pertahanan AS, Michael Mulroy menilai pembunuhan pucuk pimpinan Iran belum tentu menghasilkan perubahan rezim seperti yang diharapkan oleh AS.

Ia menambahkan serangan udara AS-Israel saja tidak cukup untuk menggulingkan pemerintahan.

"Perubahan rezim tidak bisa dicapai hanya lewat serangan udara. Selama masih ada yang tersisa untuk berbicara dan mengendalikan sistem, maka rezim itu masih ada," kata Mulroy sebagaimana dilaporkan Al Jazeera.

Ia menambahkan Iran sangat kuat secara politik karena mempunyai struktur militer yang unik, sebab Negeri Para Mullah ini memiliki angkatan bersenjata reguler (Artesh), dan juga Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), pasukan elite yang secara konstitusional bertugas melindungi sistem velayat-e faqih atau prinsip kepemimpinan ulama dalam negara.

"Di bawahnya, ada pula Basij, milisi sukarelawan yang tersebar di berbagai wilayah dan dilatih untuk menghadapi gejolak internal," jelasnya.

Untuk diketahui, serangan udara AS-Israel dilaporkan menewaskan sejumlah pejabat tinggi, termasuk penasihat utama Khamenei, Ali Shamkhani.

Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Iran, Ali Larijani, menyatakan bahwa proses transisi kepemimpinan segera dimulai.

Sebuah dewan sementara dibentuk, terdiri dari presiden, kepala lembaga peradilan, serta seorang ulama dari Dewan Garda.

"Langkah cepat ini menunjukkan bahwa mekanisme darurat pemerintahan telah diaktifkan," kata Ali Larijani.

Sejumlah analis di Teheran mengatakan Iran berupaya menunjukkan bahwa situasi tetap terkendali dan lembaga negara masih berfungsi normal.

Namun, ketidakpastian tetap membayangi, apalagi ada kemungkinan serangan lanjutan dalam beberapa hari ke depan.

Iran Akan Makin Totaliter?

Saat ini pemerintah Iran mulai menggeser narasi politik, dari sebelumnya sangat bergantung pada kepemimpinan ulama atau negara para mullah, kini Teheran berusaha mengalihkan isu tentang nasionalisme dan masalah kedaulatan negara.

Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Iran, Ali Larijani mengingatkan tujuan akhir Israel adalah untuk memecah-belah Iran menjadi negara-negara kecil berdasarkan etnis.

"Narasi ini dinilai sebagai upaya menyatukan masyarakat Iran termasuk kelompok sekuler dan oposisi melawan ancaman eksternal," kata pengamat politik dari Qatar University, Luciano Zaccara.

Iran juga menetapkan masa berkabung selama 40 hari, langkah ini bukan tanpa maksud politik karena secara tidak langsung akan menahan gelombang demonstrasi anti-pemerintah karena jalanan akan dipenuhi rakyat Iran yang pro-Khamenei untuk berkabung dan mengecam aksi AS dan Israel.

Luciano juga menyatakan ke depan, Iran kemungkinan akan semakin tertutup dan memperketat keamanan dalam negeri.

"Setiap bentuk perbedaan pendapat bisa saja dipandang sebagai kolaborasi dengan musuh asing," katanya.