Kemendes PDT Siapkan 12 Rencana Aksi Desa, Pendampingan Jadi Kunci Utama

Di balik besarnya anggaran dana desa yang dikucurkan pemerintah setiap tahun, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menyebut ada satu variabel yang kerap luput dari perhatian: pendampingan. Tanpanya, modal sebesar apapun berisiko mangkrak di tengah jalan.

Penegasan itu disampaikan Yandri dalam audiensi bersama jajaran direksi Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA dan TVRI di Kantor Kemendes PDT, Jakarta, Selasa (3/3/2026). 

Pertemuan tersebut sekaligus membuka ruang bagi keterlibatan media massa dalam agenda pemberdayaan desa, sebuah langkah yang selama ini jarang masuk dalam kerangka kebijakan pembangunan pedesaan.

"Jadi tidak cukup hanya modal, tapi harus kita dampingi." kata Yandri Susanto, Menteri Desa PDT dikutip dari ANTARA.

Yandri meyakini bahwa sesungguhnya desa-desa di Indonesia memiliki kapasitas untuk tumbuh secara mandiri. Yang dibutuhkan bukan hanya suntikan dana, melainkan kehadiran pihak yang mampu mengarahkan, mengawal, dan memastikan setiap program berjalan sesuai tujuan. 

Ia menekankan bahwa pendampingan tidak harus datang eksklusif dari Kemendes PDT, media massa pun bisa mengambil peran.

"Jadi desa itu sebenarnya mereka mau sekali bergerak, asal kita mendampingi. Makanya, dua kata kunci, pemberdayaan dan pendampingan." ujarnya. 

Pernyataan itu relevan dengan realitas lapangan. Banyak desa yang memiliki potensi sumber daya alam maupun budaya, namun gagal mengoptimalkannya karena minimnya kapasitas manajerial dan keterbatasan akses informasi. 

Di sinilah peran media seperti ANTARA dan TVRI menjadi strategis, bukan sekadar sebagai corong informasi, tetapi sebagai mitra pemberdayaan.

Untuk menopang agenda besar itu, Kemendes PDT telah menyusun 12 Rencana Aksi sebagai peta jalan pembangunan desa secara menyeluruh. 

Keduabelas rencana ini mencakup spektrum yang luas, mulai dari sektor ekonomi produktif, transformasi digital, hingga ketahanan lingkungan.

Dua belas rencana aksi tersebut meliputi revitalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), desa swasembada dan ketahanan pangan, desa swasembada energi dan air, hilirisasi produk unggulan desa, pengembangan desa ekspor, pemuda dan pemudi pelopor desa, serta sinkronisasi dan konsolidasi program kementerian/lembaga masuk desa. 

Selain itu, digitalisasi desa dan pengembangan desa wisata, peningkatan investasi desa serta kerja sama dengan koperasi nasional dan investor asing, penguatan pengawasan dan tata kelola, desa berketahanan iklim dan tangguh bencana, serta percepatan pembangunan daerah tertinggal.

Baca Juga: Kunjungi Desa Parit Baru, Mendagri dan Menteri PKP Pastikan Program Penanganan Kumuh Tepat Sasaran

Rentang rencana aksi yang begitu luas itu mencerminkan kompleksitas tantangan pembangunan desa yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu pendekatan. 

Yandri menegaskan, implementasi semua rencana tersebut tetap akan memerlukan dua elemen yang ia sebut sebagai kunci: pemberdayaan dan pendampingan.

Kehadiran ANTARA dan TVRI dalam audiensi tersebut bukan tanpa alasan. Kemendes PDT tampak ingin memperluas ekosistem pendampingan desa dengan melibatkan institusi media nasional yang memiliki jaringan hingga ke daerah terpencil. 

Langkah ini menempatkan media bukan sekadar sebagai peliput kebijakan, tetapi sebagai aktor aktif dalam proses pemberdayaan masyarakat desa.