Pemerintah Bicara Pasokan Energi Setelah Maret 2026

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan pasokan energi nasional tetap aman setelah Maret 2026 di tengah masih terus berkembangnya perang di Kawasan Timur Tengah.

Bahlil menegaskan, fokus utama pemerintah saat ini adalah menjaga ketersediaan energi agar tidak terjadi kelangkaan di dalam negeri, baik untuk BBM maupun LPG.

“Yang penting bagi kita stok semuanya harus ada supaya tidak ada kelangkaan di Indonesia baik LPG, bensin, maupun solar,” ujar Bahlil saat pelepasan mudik bersama Kementerian ESDM di Jakarta, dikutip Minggu (22/3/2026).

Ia menyebut, pemerintah telah menyiapkan strategi jangka pendek hingga panjang untuk menjaga ketahanan energi nasional, termasuk setelah Maret. Namun, kebijakan lanjutan tetap akan disesuaikan dengan dinamika global yang terus berkembang.

Dari sisi harga, pemerintah memastikan akan tetap hadir melalui skema subsidi energi. Menurut Bahlil, dengan asumsi harga minyak saat ini yang masih berada di kisaran US$70 per barel, ruang fiskal masih cukup terjaga.

Kendati demikian, besaran subsidi ke depan akan sangat bergantung pada perkembangan geopolitik global.

Bahlil juga menegaskan pemerintah tetap optimistis dalam menghadapi potensi tekanan terhadap sektor energi.

“Tugas pemerintah, tugas pemimpin itu menyelesaikan masalah bukan menghindari masalah,” tegasnya.

Untuk menjaga stabilitas pasokan, pemerintah membuka peluang diversifikasi sumber impor energi dari berbagai negara. Tidak hanya bergantung pada satu pemasok, Indonesia juga mempertimbangkan opsi pasokan dari sejumlah negara lain, termasuk Rusia Brunei.

Menurut Bahlil, prinsip utama dalam pengadaan energi adalah memastikan ketersediaan barang dan harga yang kompetitif.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan bahwa pemerintah masih memiliki waktu hingga akhir Maret untuk mengelola cadangan energi.

Ia menyebut langkah lanjutan tengah disiapkan untuk menjaga pasokan energi setelah periode tersebut.

“Kita sedang berpikir juga untuk after Maret, bagaimana prosesnya sedang kita lakukan inovasi-inovasi, agar nanti kebutuhan dari komoditas yang saya bacakan tadi tidak menurun secara drastis, dan menimbulkan masalah di April dan ke depan,” ujar Laode.

Berdasarkan data per 9 Maret 2026, stok energi nasional berada di atas batas minimum untuk sejumlah komoditas, dengan tingkat ketahanan yang bervariasi.

Pertalite (RON 90): 2.021.505 kL dengan ketahanan 25,09 hari (batas minimum 18,2 hari);

Pertamax (RON 92): 622.846 kL dengan ketahanan 26,56 hari (batas minimum 19,9 hari);

Pertamax Turbo (RON 98): 37.959 kL dengan ketahanan 23,26 hari (batas minimum 22,3 hari);

Solar (CN 48): 1.360.279 kL dengan ketahanan 16,28 hari (batas minimum 16,3 hari);

Pertamina Dex (CN 53): 83.383 kL dengan ketahanan 44,43 hari (batas minimum 24,9 hari);

Avtur: 529.861 kL dengan ketahanan 38,42 hari (batas minimum 26 hari);

Kerosene: 29.701 kL dengan ketahanan 19,30 hari; dan

LPG: 297.330 metrik ton dengan ketahanan 11,51 hari (batas minimum 11,4 hari).

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Kholid Syeirazai menyampaikan pasokan energi setelah Maret berkaitan dengan proses pengadaan yang telah dilakukan beberapa bulan sebelumnya.

Baca Juga: Harga BBM Meledak di 95 Negara Imbas Perang Timur Tengah, Kenaikan Terparah di Kamboja yang Hampir 68 Persen

Baca Juga: Harga Minyak Dunia Tembus 100 Dolar, Pemerintah Tahan BBM Lewat APBN

“BBM yang kita konsumsi hari ini itu proses penyediaannya itu 2–3 bulan. Berarti untuk setelah Maret, kita perlu urai dari sumber pasokan,” ujar Kholid.

Ia menjelaskan pasokan energi berasal dari produksi dalam negeri dan impor, baik dalam bentuk minyak mentah maupun produk kilang.

Kholid juga menyebut perlunya pengaturan sumber pasokan dan kontrak pengadaan.

“Kita tidak boleh tergantung pada satu pemasok saja. Sourcing kita harus didiversifikasi dan itu mestinya long term contract,” tutup.