WFH hingga B50 Masuk Paket Kebijakan Ekonomi Baru Hadapi Gejolak Global

Pemerintah mempercepat penyusunan paket kebijakan ekonomi yang mencakup penghematan energi, efisiensi anggaran, hingga penguatan program biodiesel B50 sebagai respons atas tekanan global akibat konflik Timur Tengah yang memicu lonjakan harga energi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto pada Sabtu (28/3/2026).

Dalam pernyataannya, Airlangga menegaskan bahwa pemerintah tengah mengkaji sejumlah kebijakan strategis, mulai dari pengaturan work from home secara adaptif, efisiensi anggaran yang lebih tepat sasaran, hingga penguatan kebijakan energi nasional.

“Seluruhnya dikaji secara komprehensif dengan mempertimbangkan perkembangan konflik di Timur Tengah dan ketidakpastian global yang berdampak pada stabilitas energi, rantai pasok, serta perekonomian nasional,” ujar Airlangga dalam unggahan resminya.

Kebijakan ini disusun untuk menjaga stabilitas ekonomi domestik di tengah risiko eksternal, sekaligus memperkuat ketahanan nasional dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan.

Di sisi fiskal, pemerintah juga menyiapkan skenario efisiensi anggaran jilid II guna menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 tetap di bawah 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa langkah penghematan ini dipicu oleh kenaikan harga minyak dunia yang berpotensi meningkatkan beban subsidi energi secara signifikan.

Pemerintah sebelumnya menargetkan efisiensi belanja kementerian dan lembaga sebesar Rp80 triliun. Selain itu, terdapat potensi tambahan penghematan sekitar Rp40 triliun yang berasal dari optimalisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“MBG juga akan melakukan beberapa efisiensi. Biasanya seminggu 6 hari, dia (Kepala BGN) bilang akan jadi 5 hari,” ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Penyesuaian frekuensi distribusi program tersebut diperkirakan mampu menghemat anggaran hingga Rp40 triliun. Namun, usulan ini masih menunggu persetujuan Presiden.

Baca Juga: Harga BBM AS Naik Rp17.000 per Liter setelah Konflik Iran Meletus, Ini Dampaknya ke Indonesia

Baca Juga: KTT ASEAN Bakal Digelar Sederhana, Fokus Dampak Perang Iran dan Amerika Serikat

Baca Juga: Bahlil Sebut Stok BBM RI Masih Aman di Tengah Mencuatnya Dampak Konflik AS-Iran

Selain itu, pemerintah juga akan memperluas penerapan kebijakan work from anywhere untuk menekan biaya operasional kantor di seluruh instansi pemerintah. Evaluasi terhadap anggaran tambahan kementerian juga dilakukan untuk memastikan efisiensi berjalan merata.

Purbaya menegaskan bahwa pemerintah akan mengambil kendali penuh dalam penentuan pemangkasan anggaran, mengingat masih adanya kecenderungan sejumlah instansi mengajukan tambahan anggaran.

“Saya simpulkan kalau begini caranya saya tidak bisa mengharapkan pemotongan dari Anda, ya sudah dari saya nanti Anda atur,” ujar Purbaya.