Ricuh di Kantor Gubernur Kaltim! Polisi Semprot Water Cannon, Massa Lempar Batu Usai Tuntut Audit dan Lawan KKN

Aparat kepolisian akhirnya membubarkan paksa aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur setelah situasi berubah tidak terkendali. Pembubaran dilakukan usai massa mulai melempari petugas dengan batu dan botol hingga memicu respons tegas di lapangan.

Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol. Endar Priantoro menegaskan langkah tersebut diambil karena kondisi sudah tidak lagi kondusif dan melewati batas waktu aksi. 

“Pembubaran kami lakukan karena waktu pelaksanaan aksi sudah melampaui batas dan situasi di lapangan mulai tidak kondusif, massa juga melakukan pelemparan batu dan botol ke arah petugas.” Kata Endar Priantoro.

Sebelum tindakan tegas diambil, polisi mengaku telah berulang kali mengimbau massa untuk membubarkan diri secara tertib. Namun, imbauan tersebut tidak diindahkan sehingga aparat mengerahkan kendaraan water cannon untuk memukul mundur peserta aksi.

Dalam proses pengendalian, sejumlah peserta aksi turut diamankan karena diduga terlibat tindakan anarkis selama demonstrasi berlangsung. Aparat menegaskan penindakan dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku guna mencegah eskalasi lebih luas.

Kericuhan ini bermula dari aksi unjuk rasa besar yang digelar ribuan massa di Samarinda yang terdiri dari mahasiswa hingga berbagai elemen masyarakat. Mereka bergerak dari kawasan DPRD Kalimantan Timur menuju Kantor Gubernur sambil membawa berbagai simbol kritik terhadap pemerintah daerah.

Aksi tersebut bukan sekadar demonstrasi biasa, melainkan bentuk tekanan politik terhadap kebijakan pemerintah provinsi yang dinilai tidak transparan. Massa secara terbuka menuntut audit menyeluruh terhadap kebijakan Pemprov Kalimantan Timur serta mendesak pemberantasan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Selain itu, mereka juga meminta DPRD Kalimantan Timur menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal terhadap jalannya pemerintahan daerah. Tuntutan ini menunjukkan adanya ketidakpercayaan publik terhadap tata kelola kekuasaan di tingkat lokal.

Kritik terhadap dugaan praktik nepotisme juga disuarakan secara simbolik melalui spanduk dan poster yang dibawa massa. Visual seperti gambar tikus berdasi menjadi representasi keras atas tudingan adanya praktik korupsi di lingkungan pemerintahan daerah.

Baca Juga: Ada Gas Raksasa di Kaltim, Bahlil Intruksikan SKK Cek Jenis Gas di Sumur Geliga-1

Situasi yang awalnya berlangsung sebagai aksi penyampaian aspirasi berubah menjadi bentrokan setelah sebagian massa bertahan hingga malam hari. Ketegangan meningkat ketika aksi lempar-lemparan terjadi dan aparat mulai melakukan pengendalian secara langsung.

Peristiwa ini memperlihatkan bahwa tekanan terhadap pemerintah daerah di Kalimantan Timur tidak hanya terjadi di ruang politik, tetapi juga di jalanan. Eskalasi dari aksi damai menjadi kerusuhan menegaskan meningkatnya ketegangan antara publik dan kekuasaan di daerah tersebut.