Pramono Anung Ancam Tindak Tegas Sekolah Swasta Gratis yang Masih Pungut Biaya Siswa

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada pihak pengelola sekolah swasta yang telah menerima bantuan program pendidikan gratis dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Ia mewanti-wanti agar sekolah-sekolah tersebut tidak lagi memungut biaya apa pun dari peserta didik.

Jika ke depannya masih ditemukan adanya praktik pungutan atau penarikan biaya fasilitas, Pramono memastikan pihaknya tidak akan segan untuk turun tangan dan menjatuhkan sanksi.

"Kalau kemudian sudah digratiskan masih menarik fasilitas yang ada kepada siswa, kepada murid, Pemerintah DKI Jakarta akan mengambil keputusan tegas untuk itu," ujar Pramono saat ditemui di Gedung Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Timur, Jumat (8/5/2026).

Lebih lanjut, Pramono menyadari bahwa implementasi kebijakan sekolah swasta gratis ini tidak bisa dieksekusi secara sepihak oleh Pemprov DKI Jakarta. Ia menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi yang erat dengan DPRD DKI Jakarta agar program ini dapat berjalan lancar dan tepat sasaran.

Sebagai langkah konkret, Gubernur berencana segera menggelar pertemuan resmi dengan komisi terkait di DPRD untuk membahas teknis pengawasan dan pelaksanaan kebijakan ini di lapangan.

"Komisi yang berwenang di DPRD segera akan saya terima secara ofisial. Karena memberikan fasilitas sekolah gratis itu tidak mungkin sendirian oleh Pemerintah DKI Jakarta. Jadi, harus bersama-sama dengan DPRD," paparnya.

Kolaborasi antara pihak eksekutif dan legislatif ini juga akan menentukan arah kebijakan pendidikan di masa mendatang.

Pria yang akrab disapa Pram ini menyebutkan bahwa keputusan mengenai kuota penambahan jumlah sekolah swasta penerima bantuan pendidikan gratis pada tahun depan sepenuhnya bergantung pada hasil pembahasan bersama DPRD DKI Jakarta.

"Dan untuk tahun depan, berapa (jumlah sekolah) yang akan ditambahkan, tentunya juga menjadi keputusan yang bersama," tutupnya.