Pembatasan BBM Subsidi di Depan Mata, Pemerintah Bidik Penghematan Besar dan Tekan Impor Energi

Pemerintah menyiapkan strategi besar pengendalian subsidi energi melalui pendekatan yang disebut trilogi efisiensi energi. Salah satu langkah utama dalam strategi tersebut adalah pembatasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar agar lebih tepat sasaran.

Kebijakan pembatasan ini dirancang berdasarkan kapasitas mesin (CC) dan jenis kendaraan, sehingga konsumsi BBM subsidi tidak lagi digunakan oleh kelompok yang tidak berhak. Dengan skema tersebut, pemerintah berharap penggunaan energi bisa lebih terkendali sekaligus menekan beban anggaran negara.

Dewan Energi Nasional (DEN) memperkirakan kebijakan ini mampu memberikan dampak signifikan terhadap penghematan konsumsi energi nasional. Bahkan, potensi pengurangan volume BBM subsidi disebut bisa mencapai dua digit.

“Kalau (pembatasannya) berdasarkan CC dan jenis kendaraan itu, potensi hematnya berdasarkan hitungan kami itu 10–15 persen daripada volume,” ujar anggota DEN Satya Widya Yudha dikutip dari ANTARA.

Selain dari sisi konsumsi, strategi ini juga diarahkan untuk memperkuat ketahanan energi nasional melalui optimalisasi pasokan. Salah satu langkah yang disiapkan adalah peningkatan pemanfaatan biodiesel melalui program B50 yang ditargetkan mulai berlaku pada 1 Juli 2026.

“Kita kurangi impor solar. Jadi, Bapak Menteri ESDM (Bahlil Lahadalia) beberapa kali sudah mengatakan kita akan nol (imp or) untuk solar kalau kita tingkatkan B50,” kata Satya.

Di sisi lain, transformasi subsidi juga dilakukan pada komoditas lain seperti LPG 3 kilogram. Pemerintah berencana mengubah skema subsidi menjadi berbasis data penerima manfaat menggunakan P3KE dan DTKS agar lebih tepat sasaran.

Baca Juga: Aramco Wanti-Wanti Krisis Pasokan BBM Dunia, Pemulihan Pasar Energi Bisa Molor hingga 2027

Tak hanya itu, efisiensi energi juga akan didorong melalui percepatan elektrifikasi, terutama di sektor transportasi. Langkah ini dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap BBM dalam jangka panjang.

Dengan kombinasi pembatasan, transformasi subsidi, dan optimalisasi pasokan, pemerintah menargetkan terciptanya keseimbangan antara ketahanan energi dan stabilitas fiskal. Strategi ini juga menjadi bagian dari upaya menghadapi tekanan global terhadap sektor energi nasional.