MK Tegaskan Ibu Kota Masih Jakarta, DPR Dorong Istana IKN Difungsikan

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendorong agar Istana Kepresidenan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, mulai difungsikan meski status ibu kota negara masih berada di Jakarta.

Usulan tersebut disampaikan Anggota Komisi II DPR Romy Soekarno sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan Jakarta tetap menjadi ibu kota hingga Keputusan Presiden (Keppres) diterbitkan.

Menurut Romy, Istana Negara di IKN dapat difungsikan terlebih dahulu seperti istana kepresidenan di luar Jakarta, sembari menunggu kesiapan penuh pemindahan pemerintahan nasional.

"Apabila diperlukan, posisi Istana Negara di Ibu Kota Nusantara dapat terlebih dahulu difungsikan setingkat kawasan istana kepresidenan seperti Istana Bogor, Istana Cipanas, maupun Istana Tampaksiring, sambil menunggu kesiapan penuh perpindahan pemerintahan nasional," ujar Romy, dikutip Jumat (15/5).

Ia menilai putusan MK memberi ruang bagi pemerintah untuk mempersiapkan transisi secara bertahap. Romy menegaskan pembangunan IKN tetap berjalan, namun dengan pendekatan yang realistis dan terukur.

"Jangan dipahami seolah pembangunan Ibu Kota Nusantara berhenti. Pembangunan bisa tetap berjalan, tetapi pendekatannya harus lebih realistis, bertahap, terukur, dan strategis sesuai kemampuan negara dan prioritas nasional," ucapnya.

Baca Juga: MK Putuskan Jakarta Masih Jadi Ibu Kota, Gugatan UU IKN Ditolak!

Baca Juga: Anak Didiknya Dirugikan, Begini Sikap Resmi SMAN 1 Pontianak terhadap LCC 4 Pilar MPR RI

Lebih lanjut, Romy menyarankan agar pemindahan kementerian dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan kementerian yang relevan dengan konsep pembangunan lingkungan dan energi, seperti Kementerian Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup, serta Kementerian Pertanian.

"Kalimantan memiliki posisi strategis dalam isu kehutanan, energi, pertambangan, biodiversitas, lingkungan hidup, dan ketahanan pangan nasional," ujarnya.