IKN Tak Bisa Dibatalkan, Pembukaan Kampus PTN dan Alih Fungsi Bandara Jadi Solusi

Proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi pembahasan dalam diskusi bertajuk “Manajemen Krisis di Tengah Ketidakpastian Global” yang digelar Program Doktor Manajemen Universitas Paramadina, Selasa (5/5).

Ekonom Didik J. Rachbini dan pengusaha Dahlan Iskan sama-sama menyoroti besarnya risiko pemborosan anggaran negara dalam proyek IKN, sekaligus menawarkan gagasan untuk menyelamatkan aset negara yang telah terlanjur dibangun.

Didik Rachbini menilai pembangunan IKN merupakan keputusan politik yang sejak awal menuai kritik luas dari kalangan ahli, intelektual, perguruan tinggi, hingga masyarakat umum. Menurut dia, proyek tersebut dinilai tidak layak, tergesa-gesa, dan berisiko menjadi pemborosan anggaran negara.

Ia mengatakan, kritik terhadap IKN sejak awal telah disampaikan secara terbuka, namun tetap diabaikan. Kondisi itu, menurutnya, terlihat dari belum siapnya pemerintahan baru menjadikan IKN sebagai ibu kota secara penuh meskipun telah ditetapkan secara formal.

Meski demikian, Didik menilai aset yang telah dibangun di IKN tetap harus diselamatkan agar tidak menjadi proyek mangkrak. Salah satu langkah yang dinilai paling realistis adalah membangun komunitas baru di kawasan tersebut untuk menciptakan populasi awal yang cukup besar atau critical mass.

Menurut dia, salah satu cara paling cepat untuk menghidupkan IKN adalah memanfaatkan gedung-gedung yang sudah terbangun sebagai pusat pendidikan tinggi. Ia mengusulkan agar pemerintah menugaskan sedikitnya 10 perguruan tinggi negeri besar, seperti UI, IPB, ITB, UGM, Unair, dan UB, membuka kelas jauh atau kampus kedua di IKN.

“Setiap kampus bisa menerima 5.000 mahasiswa. Artinya, ada tambahan 50 ribu populasi baru setiap tahun. Dalam empat tahun, IKN bisa memiliki 200 ribu penduduk baru,” ujar Didik.

Ia menilai skema tersebut relatif murah dibandingkan program transmigrasi, namun memiliki dampak ekonomi yang lebih cepat dan langsung. Kehadiran mahasiswa, menurut dia, akan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui permintaan pangan, kuliner, transportasi, hunian mahasiswa, asrama, hingga jasa penunjang lainnya.

Didik juga menilai keberadaan kampus dapat menjadi fondasi pembentukan ekosistem riset dan inovasi di IKN. Dengan konsentrasi sumber daya manusia terdidik, kawasan tersebut dinilai berpeluang dikembangkan menjadi pusat riset digital, pusat inovasi, hingga industri hijau dengan melibatkan sektor swasta.

“Kalau mau, Presiden Prabowo tinggal perintahkan saja agar IKN tidak jadi mangkrak,” kata Didik.

Sementara itu, Dahlan Iskan menilai pembangunan IKN telah menimbulkan dilema karena di satu sisi proyek tersebut sudah menjadi kenyataan, namun di sisi lain belum jelas bagaimana pemanfaatannya.

Menurut Dahlan, sejumlah infrastruktur utama di IKN telah terbangun, mulai dari istana presiden, istana wakil presiden, lima gedung kementerian koordinator, hingga bandara VVIP terbesar di Kalimantan. Namun, ia mempertanyakan pemanfaatan seluruh fasilitas tersebut karena belum dapat ditempati secara optimal.

“Yang jadi pikiran kita, mau diapakan semua bangunan itu? Karena jelas-jelas mau ditempati ya belum bisa. Tapi kalau ditelantarkan juga, uang yang sudah terpakai sekian banyak itu pertanggungjawaban ilmiahnya bagaimana?” ujar Dahlan.

Dahlan menyoroti pembangunan IKN dari sudut pandang efisiensi investasi atau incremental capital output ratio (ICOR). Menurut dia, prinsip dasar investasi mensyaratkan setiap dana yang dikeluarkan harus menghasilkan manfaat ekonomi yang terukur. Dalam kasus IKN, ia menilai prinsip tersebut belum terpenuhi.

Ia mempertanyakan manfaat ekonomi dari investasi ratusan triliun rupiah yang telah digelontorkan ke IKN, termasuk pembangunan bandara VVIP. Menurut dia, pembangunan bandara tersebut terlalu dini mengingat akses menuju IKN dari Bandara Sepinggan di Kalimantan Timur relatif dekat.

“Naik mobil 45 menit sampai. Yang jadi pertanyaan, kenapa bandara VVIP IKN itu dibangun sekarang?” katanya.

Dahlan menilai persoalan serupa tidak hanya terjadi di IKN. Ia menyinggung sejumlah proyek infrastruktur lain yang dinilai bernasib sama, seperti Bandara Kertajati, kereta layang di Palembang, dan bandara baru di Kediri yang menurutnya belum menunjukkan tingkat utilisasi optimal.

Sebagai solusi, Dahlan mengusulkan agar bandara VVIP IKN dialihfungsikan menjadi bandara militer agar tetap memiliki manfaat strategis dan ekonomi. Menurut dia, pemindahan pangkalan udara militer dari Halim Perdanakusuma atau Iswahyudi ke IKN dapat memberi nilai tambah sekaligus membuka pemanfaatan ekonomi baru di lokasi lama.

Baca Juga: Pemerintah Mulai Cicil Biaya Pembangunan Kopdes Merah Putih pada September 2026

“Kalau saya diberi wewenang, bandaranya sendiri akan saya jadikan bandara militer. Supaya tetap ada gunanya,” ujar Dahlan.

Ia menilai pendekatan serupa perlu diterapkan terhadap berbagai aset infrastruktur lain yang telah dibangun, tetapi belum termanfaatkan secara optimal.

IKN telah menjadi fakta pembangunan yang tidak bisa dibatalkan begitu saja. Karena itu, tantangan utama pemerintah saat ini memastikan aset yang sudah terbangun dapat dimanfaatkan secara produktif agar tidak berubah menjadi beban fiskal jangka panjang.