Prabowo Perluas Program MBG, Sasar Lansia Sebatang Kara

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipastikan akan diperluas jangkauannya oleh Pemerintah Indonesia. Kebijakan baru ini menyasar kelompok lanjut usia (lansia) yang hidup sendiri, sebatang kara, dan membutuhkan asupan makanan bergizi.

Rencana perluasan program sosial tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Momen ini berlangsung dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 20 Mei 2026.

Prabowo menegaskan bahwa program pemenuhan gizi tersebut merupakan wujud nyata amanat konstitusi. Negara berkewajiban penuh untuk memastikan rakyat miskin mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial.

"Karena apa itu perintah UUD pasal 33 dan pasal 34," ujar Prabowo mengutip tayangan YouTube TV Parlemen. "Bahwa kaum miskin harus diurus oleh negara," sambungnya menjelaskan landasan hukum kebijakan tersebut.

Dalam kesempatan itu, Presiden juga bersikap terbuka mengenai dinamika jalannya program nasional ini. Ia mengakui pelaksanaan program MBG sejauh ini masih memiliki berbagai kekurangan yang harus segera dibenahi.

"Kita mengakui dalam pengelolaan MBG masih banyak kekurangan," kata Prabowo secara transparan.

Pemerintah bergerak cepat dengan mengambil tindakan tegas terhadap sejumlah unit pelaksana yang tidak kompeten. Langkah evaluasi total telah dilakukan untuk menjaga kualitas distribusi makanan ke masyarakat.

Presiden mengungkapkan pihak berwenang kini telah menutup lebih dari 3.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai bermasalah.

"Kita sudah tutup lebih dari 3.000 SPPG," ucap Prabowo mengungkap data penindakan di lapangan.

Prabowo meminta seluruh pejabat publik hingga kepala daerah untuk memperketat fungsi kontrol. Komponen legislatif dan eksekutif di tingkat daerah diharapkan ikut mengawasi jalannya operasional dapur produksi secara berkala.

"Saya sudah minta para pejabat, saya juga sudah minta anggota DPR, Bupati di mana-mana, silahkan periksa semua dapur," tutur Kepala Negara memberikan instruksi.

Baca Juga: Anggaran MBG Dipotong Rp67 Triliun, Purbaya: Jadi Jangan Nyalah-nyalahin Lagi

Presiden menekankan bahwa setiap pelanggaran prosedur di lapangan harus segera dilaporkan kepada pusat. Pihak istana memastikan tidak akan menoleransi kecurangan pada program yang menyangkut hajat hidup masyarakat miskin.

"Kalau ada yang tidak sesuai laporkan segera, akan segera kita tindak," tegas Prabowo mengenai komitmennya. "Kita tidak akan mengizinkan masalah yang begini penting untuk diurus secara tidak benar," pungkasnya menyudahi arahan tersebut.