Ilustrasi: Wafiyyah Amalyris K
Pengamat kebijakan publik Muhammad Said Didu menyoroti kecurigaan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bahwa ada orang di sekitar Presiden Prabowo Subianto yang memperlambat penerbitan aturan Devisa Hasil Ekspor (DHE).
Menurut Said Didu, publik sudah menduga siapa yang dimaksud. Ia menyebut ada dua sosok yang selama ini dianggap sebagai pintu masuk oligarki.
“Publik bisa menduga siapa yang dimaksud yaitu yang selama ini menjadi pintu masuk oligarki. Ada 2 (dua) orang,” tulisnya di akun X pribadinya, dikutip Senin (25/5).
Sebelumnya, Menkeu Purbaya mengungkapkan secara terbuka bahwa perlambatan aturan DHE bukan berasal dari Presiden Prabowo, melainkan dari lingkaran istana yang diduga menerima lobi dari para pengusaha besar.
"Saya duga banyak pelaku bisnis yang melobi sampai ke istana. Jadi bukan Presiden ya, sekeliling-sekelilingnya ada yang memperlambat. Harusnya Januari kan, mundur ke Maret, mundur ke April, sekarang Juni," canda Purbaya ke Chairul Tanjung dalam acara Jogjakarta Financial Festival di Jogja Expo Centre (JEC) pada hari ini, Jumat (21/5/2026).
Purbaya menegaskan, revisi aturan DHE Sumber Daya Alam (DHE SDA) akan resmi diberlakukan mulai 1 Juni 2026.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Ulya Hajar Dzakiah Yahya
Editor: Ulya Hajar Dzakiah Yahya
Tag Terkait: