Bangun 1000 Bioskop di Desa, Anggota DPR Fraksi Gerindra Usul Dana dari APBN

Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Gerindra, Rahmawati, mengusulkan pembangunan 1.000 layar bioskop desa melalui alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2027. Usulan tersebut ditujukan untuk memperluas ruang tayang bagi rumah produksi (PH) kecil dan daerah yang selama ini dinilai kesulitan menembus jaringan bioskop besar.

Gagasan tersebut langsung menjadi perhatian publik dan ramai diperbincangkan di media sosial. Di tengah berbagai kebutuhan pembangunan yang dinilai mendesak, rencana penggunaan dana negara untuk pembangunan bioskop desa memunculkan beragam respons dari masyarakat.

Rahmawati menilai industri perfilman daerah membutuhkan dukungan yang lebih besar agar mampu berkembang. Menurutnya, banyak PH kecil di berbagai daerah memiliki keterbatasan akses untuk menayangkan karya mereka karena dominasi jaringan bioskop yang sudah mapan.

Karena itu, ia mengusulkan pemerintah tidak hanya memberikan insentif fiskal bagi pelaku industri film daerah, tetapi juga mengalokasikan anggaran khusus untuk pembangunan 1.000 layar bioskop desa pada APBN 2027. Langkah tersebut diharapkan dapat membuka peluang lebih luas bagi karya-karya lokal untuk menjangkau penonton di berbagai wilayah.

Dalam pandangannya, keberadaan bioskop desa dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem perfilman nasional dari tingkat daerah. Dengan tersedianya ruang tayang yang lebih banyak, PH kecil diharapkan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mempertahankan keberlangsungan usaha mereka.

Rahmawati menyampaikan bahwa usulan tersebut merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap industri film daerah. Ia berharap bantuan pendanaan dari negara dapat menjadi dorongan bagi pelaku perfilman lokal agar tetap mampu berkarya dan berkembang.

Meski demikian, usulan pembangunan 1.000 layar bioskop desa menuai kritik dari sejumlah warganet. Di media sosial, muncul pandangan bahwa anggaran negara sebaiknya diprioritaskan untuk sektor lain seperti pendidikan dan kesehatan. Perdebatan pun berkembang antara pihak yang melihat usulan tersebut sebagai investasi bagi industri kreatif dan mereka yang menilai kebutuhan dasar masyarakat masih harus menjadi fokus utama penggunaan anggaran negara.