Susu Ikan hingga MBG Buka Cabang di Arab, Ini 5 Kontroversi Dadan Hindayana Sebelum Dicopot Prabowo

Dadan Hindayana dicopot dari jabatannya sebagai Badan Gizi Nasional (BGN) oleh Presiden Prabowo Subianto kemarin.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola oleh BGN tak main-main, adalah program andalan utama dari pemerintahan Prabowo sesuai dengan janji kampanyenya dulu.

Namun, kasus MBG tak ayal kerap dijadikan sasaran kritik sejak awal peluncurannya pertama kali hingga saat ini.

Berikut adalah rangkuman kontroversi yang menyeret Dadan hingga berujung pada pencopotannya oleh Presiden Prabowo Subianto pada Juni 2026:

1. Keracunan Massal

Satu contoh yang viral adalah insiden Pondok Kelapa pada April 2026

Korban Massal: Sebanyak 72 siswa dari empat sekolah berbeda di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur, mengalami gejala keracunan parah seperti mual, muntah, dan pusing massal setelah mengonsumsi paket makanan yang dibagikan melalui program MBG.

Sumber Makanan: Menu makanan tersebut diketahui dipasok oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pondok Kelapa 2.

2. Dugaan Praktik Jual-Beli Titik Dapur MBG

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman secara blak-blakan mengungkap adanya laporan dugaan penyimpangan berupa praktik transaksional atau jual-beli lokasi (titik) dapur umum untuk program Makan Bergizi Gratis.

Dampaknya: Isu ini langsung memicu penyelidikan dari Kejaksaan Agung (Kejagung) yang berujung pada penggeledahan kantor pusat BGN oleh tim penyidik Pidana Khusus (Pidsus).

4. Polemik "Susu Ikan" sebagai Substitusi Susu Sapi

Jauh sebelum isu pencopotan, BGN di bawah Dadan Hindayana sempat memicu perdebatan nasional ketika melempar wacana penggunaan susu ikan sebagai alternatif pengganti susu sapi untuk program MBG.

Kontroversi: Ide ini sempat menuai pro-kontra di masyarakat dan kalangan ahli gizi. Sebagian menganggapnya inovatif untuk mendongkrak produk lokal, namun tidak sedikit yang mengkritik dari segi rasa, kesiapan industri, hingga potensi alergi pada anak-anak.

5. Kritik Atas Struktur Organisasi yang Dianggap Gemuk

Di awal pembentukan BGN, penunjukan struktur kepemimpinan dan penyerapan tenaga kerja di dalam lembaga ini sempat dikritik oleh beberapa pengamat birokrasi. Dadan dinilai terlalu terburu-buru membentuk struktur yang besar tanpa memperhitungkan efisiensi, yang pada akhirnya memicu tumpang tindih fungsi pengawasan (monitoring) di lapangan.

6. Kebijakan BGN di bawah Dadan Hindayana sempat berencana pembukaan jaringan atau pemantauan program Makan Bergizi Gratis di Arab Saudi, akibat langkah ini memicu polemik dan tanda tanya besar dari publik serta DPR.

BGN dianggap lebih memprioritaskan proyek seremonial atau ekspansi kerja sama internasional (seperti penyediaan makanan untuk jemaah haji/umrah atau komunitas diaspora) ketimbang membereskan karut-marut distribusi makanan untuk anak-anak sekolah di wilayah pelosok Indonesia yang masih kekurangan gizi.

Sederet persoalan di atas, terutama masalah tata kelola dan integritas pelaksanaan program, menjadi alasan utama Mensesneg Prasetyo Hadi menyatakan bahwa Istana harus mengakhiri masa tugas Dadan Hindayana.

"Selama kurang lebih hampir 1,5 tahun melakukan monitoring, melakukan evaluasi, maka pada hari ini, Selasa, tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Dalam keputusan tersebut, Presiden Prabowo resmi menunjuk Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN yang baru, didampingi oleh Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN.

Bersamaan dengan itu, masa tugas Dadan Hindayana bersama dua wakilnya, Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya, dinyatakan berakhir.