Prabowo Tantang Koruptor, Siap Perkuat KPK dan Kejagung demi Selamatkan Uang Rakyat

Presiden Prabowo Subianto mengirim sinyal kuat bahwa pemerintah tidak akan mentoleransi praktik korupsi dan kebocoran keuangan negara. Di tengah mencuatnya kasus dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyeret eks pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN), Prabowo bahkan berjanji memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung (Kejagung), hingga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Komitmen tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri rapat konsolidasi Program MBG di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (3/6/2026). Dalam kesempatan itu, Prabowo secara terbuka meminta lembaga pengawas dan penegak hukum menyampaikan kebutuhan mereka untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi.

Pernyataan tersebut muncul hanya sehari setelah Presiden melakukan pergantian pucuk pimpinan BGN. Tak lama kemudian, Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana serta dua mantan wakilnya, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis.

Di hadapan ribuan peserta yang terdiri dari pengelola dapur MBG, kepala satuan pelayanan pemenuhan gizi, koordinator wilayah, hingga mitra program, Prabowo menegaskan negara tidak boleh kalah oleh pihak-pihak yang mencoba menyalahgunakan uang rakyat.

"Kalau Saudara merasa Saudara bisa lebih pintar dari NKRI, ya coba aja," kata Prabowo.

Prabowo kemudian memanggil Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh yang hadir dalam acara tersebut. Presiden menegaskan pemerintah siap memenuhi kebutuhan tambahan personel maupun penguatan kelembagaan apabila diperlukan untuk memperketat pengawasan keuangan negara.

"Kepala BPKP, apa yang kau butuh, kalau kau perlu tambahan personel, berapa saja kau butuh, saya penuhi," ujar Prabowo.

Tak berhenti di situ, Prabowo juga menyampaikan pesan serupa kepada Ketua KPK Setyo Budiyanto. Menurutnya, lembaga antirasuah harus mendapat dukungan penuh agar mampu menjalankan tugas pemberantasan korupsi secara maksimal.

"Ketua KPK, berapa saja yang kau perlu lapor saya penuhi," tegasnya.

Presiden juga memberikan dukungan terbuka kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin yang selama beberapa tahun terakhir menangani sejumlah kasus korupsi besar. Prabowo bahkan mempersilakan Kejaksaan menggunakan hasil penyelamatan keuangan negara untuk memperkuat kapasitas institusi.

"Jaksa Agung, berapa saja yang kau perlu saya penuhi. Kalau perlu yang sekian T (triliun) kau mau setor ke saya, kau pakai untuk memperkuat Jaksa Agung, ya," kata Prabowo.

Dalam pidatonya, Ketua Umum Partai Gerindra itu berulang kali menekankan bahwa penguatan lembaga pengawas dan penegak hukum merupakan bagian penting dalam menutup kebocoran anggaran negara. Menurutnya, setiap rupiah uang rakyat harus dijaga dan dipertanggungjawabkan.

Prabowo menegaskan pemerintahannya tidak akan membiarkan praktik penyimpangan yang merugikan negara terus terjadi. Ia juga menilai wibawa negara harus dijaga melalui penegakan hukum yang kuat dan tegas.

"BPKP, KPK, semua penegak hukum harus kita perkuat. Karena saya tidak mau NKRI dilecehkan. Saya tidak mau bahwa pemerintah Republik Indonesia tidak dihormati," ujarnya.

Presiden kemudian menyampaikan pernyataan yang langsung disambut riuh peserta yang hadir. Ia menegaskan bahwa uang rakyat tidak boleh menjadi sasaran penyalahgunaan oleh siapa pun.

"Saya tidak mau uang rakyat dicuri. Saya tidak mau uang rakyat dicuri," tegas Prabowo

Baca Juga: Prabowo Turun Tangan Urus Isi Piring MBG, Larang Telur Dadar dan Ayam Potong Terlalu Kecil

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi pesan politik yang kuat di tengah sorotan publik terhadap dugaan korupsi dalam Program Makan Bergizi Gratis. Program yang menjadi salah satu unggulan pemerintahan Prabowo itu kini menjadi perhatian setelah Kejaksaan Agung mengungkap dugaan penyimpangan tata kelola yang melibatkan mantan pimpinan BGN.

Melalui komitmen memperkuat KPK, Kejaksaan Agung, dan BPKP, Prabowo menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi akan menjadi salah satu fokus utama pemerintahannya. Langkah tersebut juga menjadi sinyal bahwa kasus-kasus yang menyangkut uang rakyat akan terus dikawal hingga tuntas tanpa pandang bulu.