'Masalahnya Dimana?' Sony Sonjaya Klaim Tak Langgar Aturan Meski Orang Terdekatnya Punya Dapur MBG

Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya melalui kuasa hukumnya menegaskan bahwa kepemilikan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh keluarga atau orang terdekat tidak otomatis menjadi pelanggaran hukum.

Pernyataan itu disampaikan menyusul berkembangnya informasi bahwa anak Sony Sonjaya disebut memiliki Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.

Baca Juga: Israel Abaikan Perintah Trump, Serangan Terbaru Akan Bikin Runyam Negosiasi Amerika dan Iran

Kuasa hukum Sony, Krisna Murti mengaku mendengar informasi tersebut. Namun menurutnya, hal itu tidak menjadi persoalan selama seluruh proses operasional dapur dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kalaupun misalkan, ada berkembang di luar dikatakan bahwa klien kami anaknya atau keluarganya memiliki dapur. Masalahnya di mana gitu loh?" kata Krisna Murti di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Menurut Krisna, yang menjadi ukuran utama bukan siapa pemilik dapur tersebut, melainkan apakah pengelolaannya telah mengikuti standar dan petunjuk teknis yang ditetapkan pemerintah.

"Yang penting dapurnya sesuai dengan spesifikasinya. Tidak ada yang diubah, juknisnya begini, speknya begini, semua diikutin, gitu lho. Nggak ada masalah itu," ujarnya.

Pernyataan tersebut muncul di tengah proses hukum kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG yang menyeret Sony Sonjaya sebagai tersangka.

Meski demikian, pihak kuasa hukum menegaskan hingga saat ini penyidik belum melakukan penyitaan terhadap aset-aset milik Sony terkait perkara tersebut.

"Sama sekali tidak," kata Krisna saat ditanya mengenai kemungkinan penyitaan aset.

Baca Juga: 'Dari Situ Saja Sudah Salah,' Roy Suryo 'Senyumin' Janji Jokowi Bawa Ijazah SD hingga S1 ke Sidang

Kasus yang menjerat sejumlah mantan petinggi BGN itu masih terus dikembangkan oleh aparat penegak hukum untuk mengungkap dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.