Salurkan Bansos Lewat Data Tunggal Nasional, Menkeu Purbaya Janji Anggaran Belanja Lebih Tepat Sasaran

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan target pagu belanja negara untuk periode tahun 2027 mendatang. Target alokasi belanja tersebut dirancang berada di kisaran angka 13,62 persen hingga 14,80 persen dari Produk Domestik Bruto.

Kebijakan fiskal tersebut telah tertuang resmi di dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2027. Dokumen strategis ini menjadi berkas pendahuluan dari penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas realisasi belanja negara tersebut. Pihak kementerian akan menempuh langkah efisiensi anggaran serta melakukan kebijakan *refocusing* secara berkala.

"Pemerintah terus berkomitmen meningkatkan kualitas belanja negara melalui upaya efisiensi dan refocusing agar alokasi anggaran semakin produktif, tepat sasaran dan mampu memberikan dampak nyata bagi perekonomian dan masyarakat," kata Purbaya dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-21, Selasa (9/6/2026). Sektor efektivitas dana subsidi serta program perlindungan sosial juga akan terus didorong oleh pemerintah.

Langkah penguatan instrumen jaring pengaman tersebut diarahkan demi menjaga tingkat daya beli masyarakat sekaligus menekan angka kemiskinan. Skema penyaluran bantuan sosial dan subsidi secara bertahap bakal diatur agar lebih berkeadilan.

"Pemerintah secara bertahap mendorong bantuan sosial dan subsidi yang lebih tepat sasaran dan berkeadilan, serta berbasis penerima manfaat langsung dengan memanfaatkan data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSN)," ucap Purbaya. Program perlindungan sosial ke depan juga akan dikonsepkan berbasis pada aspek pemberdayaan masyarakat.

Purbaya menyebut sinergi antarprogram perlindungan sosial dari berbagai kementerian dan lembaga kini terus diperkuat. Langkah integrasi ini diharapkan mampu memberikan dampak yang jauh lebih signifikan bagi peningkatan kesejahteraan warga.

Pemerintah juga fokus meningkatkan harmonisasi antara aktivitas belanja pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Kebijakan ini diambil agar pos belanja daerah bisa semakin optimal dalam menaikkan kualitas layanan publik.

Baca Juga: Klaim Ekonomi Tetap Solid, Purbaya Sebut Pertumbuhan Triwulan I Capai 5,61 Persen

Langkah tersebut juga sangat penting demi mendukung tercapainya berbagai program pembangunan yang masuk dalam skala prioritas nasional. Sinergi program alokasi penerimaan manfaat di daerah kini terus didorong lewat penguatan beberapa sektor.

"Sejalan dengan itu, penguatan belanja K/L di daerah juga terus didorong melalui sinergi program yang alokasi penerimaan manfaat berada di daerah seperti percepatan MBG, penguatan Kopdes merah Putih, Sekolah Rakyat dan pemeriksaan kesehatan gratis," beber Purbaya. Seluruh program tersebut dipastikan akan berjalan beriringan dengan penguatan kapasitas fiskal daerah.