Prabowo Perintahkan Evaluasi Materi Buku Ajar untuk Anak Sekolah, Ini Tujuannya

Pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap buku ajar yang digunakan di sekolah-sekolah setelah Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti untuk segera membentuk tim khusus yang bertugas mempelajari serta meninjau kembali materi pembelajaran bagi peserta didik di seluruh Indonesia.

Perintah tersebut disampaikan Presiden dalam rapat terbatas yang berlangsung lebih dari dua jam di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (11/6/2026). Rapat itu turut dihadiri Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa evaluasi buku ajar dilakukan agar materi pembelajaran yang digunakan di sekolah dapat menyesuaikan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Pemerintah juga ingin memastikan kualitas buku pelajaran nasional mampu bersaing dengan referensi pendidikan dari luar negeri.

Menurut Prasetyo, pembentukan tim evaluasi buku ajar menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam memperkuat kualitas pendidikan nasional. Hasil kajian nantinya diharapkan dapat menjadi dasar pembaruan materi pembelajaran yang lebih relevan dengan kebutuhan peserta didik saat ini.

Pembahasan mengenai buku ajar merupakan bagian dari perhatian besar Presiden terhadap sektor pendidikan. Dalam rapat tersebut, Presiden juga menyoroti berbagai persoalan lain, mulai dari infrastruktur pendidikan, revitalisasi sekolah, hingga peningkatan kesejahteraan dan kualitas guru.

Sementara itu, Mendikdasmen Abdul Mu'ti melaporkan sejumlah program yang sedang berjalan kepada Presiden, termasuk revitalisasi sekolah, peningkatan kesejahteraan guru, distribusi papan tulis pintar atau Interactive Flat Panel (IFP), serta penyelenggaraan sekolah terintegrasi.

Baca Juga: Rupiah Jatuh, Mantan Penasihat Ekonomi Presiden AS Sorot MBG Prabowo

Untuk tahun 2026, pemerintah mengalokasikan revitalisasi bagi 11.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Program tersebut saat ini telah memasuki tahap pelaksanaan dengan progres sekitar 70 persen dari total alokasi yang ditetapkan.

Pemerintah menilai revitalisasi sekolah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Selain memperbaiki kondisi bangunan sekolah yang selama puluhan tahun tidak mendapatkan renovasi, program tersebut juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan mutu pendidikan secara merata di seluruh daerah, baik pada sekolah negeri maupun swasta.