Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Reaksi PDIP saat Dituding 'Nge-Bossin' Tiyo Ardianto dan Mahasiswa UGM yang Kritis dengan Pemerintah

        Reaksi PDIP saat Dituding 'Nge-Bossin' Tiyo Ardianto dan Mahasiswa UGM yang Kritis dengan Pemerintah Kredit Foto: Akun X @indepenSumatera
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP membantah keras tudingan yang mengaitkan partainya dengan gelombang aksi demonstrasi mahasiswa menolak Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

        PDIP menegaskan tidak terlibat, tidak mendanai atau ngebosin, maupun memfasilitasi gerakan unjuk rasa yang dipimpin mantan Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto.

        Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, menilai upaya menghubung-hubungkan Tiyo Ardianto dengan jaringan internal partai berlambang banteng moncong putih tersebut hanya berdasarkan relasi pertemanan atau silsilah keluarga merupakan hal yang keliru.

        "Kalau itu dikait-kaitkan, menurut hemat saya, sangat tidak masuk akal sama sekali. Relasi personal tidak bisa dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya keterlibatan partai dalam gerakan mahasiswa," tegas Said Abdullah saat memberikan konfirmasi kepada wartawan di Jakarta.

        Senada dengan Said, Juru Bicara DPP PDIP, Guntur Romli, juga angkat bicara guna meluruskan opini publik yang berkembang.

        Guntur menyatakan bahwa spekulasi yang digulirkan oleh Aliansi BEM Bersatu belakangan ini sama sekali tidak berbasis pada fakta hukum, melainkan rangkaian asumsi yang sengaja dicocoklogikan.

        "Tuduhan tersebut dibangun dari asumsi yang dipaksakan dan tidak berdasarkan fakta di lapangan. PDI Perjuangan secara kelembagaan tidak pernah mendanai apalagi memobilisasi aksi-aksi mahasiswa tersebut," kata Guntur Romli dalam keterangan resminya.

        Guntur menekankan bahwa PDIP sangat menghormati independensi dan objektivitas gerakan moral yang dilakukan kelompok pemuda di Indonesia. Menurutnya, hak mengkritik kebijakan publik merupakan bagian fundamental dari demokrasi.

        "Kritik mahasiswa adalah bagian dari demokrasi, bukan alasan untuk saling menuding. Mahasiswa memiliki hak konstitusional untuk menyampaikan masukan, bahkan penolakan terhadap kebijakan pemerintah tanpa harus dicap sebagai alat politik pihak tertentu," sambungnya.

        Sengkarut ini mencuat setelah Aliansi BEM Bersatu menggelar konferensi pers yang menyoroti fasilitas operasional mobil mewah jenis Fortuner yang digunakan Tiyo Ardianto saat memimpin demonstrasi.

        Mobil tersebut dituding terdaftar atas nama keluarga purnawirawan TNI yang memiliki hubungan kekerabatan dengan tim pemenangan pilpres salah satu kader PDIP.

        Kendati diterpa isu miring, internal PDIP mengimbau semua pihak menyikapi dinamika unjuk rasa mahasiswa secara dewasa dan berfokus pada substansi evaluasi program jaminan gizi nasional, bukan mengaburkannya dengan tuduhan politis tanpa bukti otentik.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Ferry Hidayat

        Bagikan Artikel: