Cegah Kebocoran Anggaran, Operasional Dapur Makan Bergizi Gratis Dihentikan Sementara dan Insentif Dihapus!

Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah radikal dalam menata ulang tata kelola keuangan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) besutan Presiden Prabowo Subianto.

Demi menghentikan risiko kebocoran anggaran negara, BGN resmi menghentikan sementara operasional seluruh dapur umum MBG selama masa libur sekolah serta menghapus skema insentif tetap bagi para pengelolanya.

Langkah tegas pembekuan sementara ini diikuti dengan agenda audit dan investigasi besar-besaran terhadap sejumlah dapur gizi di daerah yang terindikasi bermasalah atau menyimpang dari aturan.

Kebijakan sapu bersih ini mendapat dukungan penuh dari Anggota DPR RI, Andre Rosiade, saat meninjau langsung salah satu dapur operasional MBG di Pekanbaru bersama Wali Kota Agung Nugroho.

"Ini menunjukkan pemerintah Presiden Prabowo mendengarkan aspirasi publik. Dilakukan evaluasi dan perbaikan besar-besaran agar ke depan tidak ada lagi kebocoran, program lebih tepat sasaran, dan tata kelolanya lebih transparan," tegas Andre Rosiade kepada media, Jumat (19/6/2026).

Andre menjelaskan bahwa Komisi VI DPR RI mengapresiasi keberanian BGN dalam merombak Standar Operasional Prosedur (SOP) agar uang negara tidak mengalir ke pos yang tidak produktif.

Berdasarkan hasil evaluasi internal BGN, berikut adalah tiga kebijakan baru yang langsung diberlakukan secara ketat di lapangan:

• Moratorium Distribusi: Selama masa libur sekolah, aktivitas produksi makanan di dapur resmi disetop total, sehingga tidak ada distribusi logistik pangan yang rawan diselewengkan.
• Penghapusan Insentif Tetap: Skema insentif rutin bagi pengelola dapur selama masa libur sekolah kini resmi dihapus. Ke depan, bayaran insentif akan dihitung secara proporsional berdasarkan jumlah nyata kepala atau penerima manfaat yang dilayani (pay per service).
• Investigasi Dapur Bermasalah: BGN menurunkan tim khusus untuk mengaudit secara menyeluruh dapur-dapur umum yang diduga melakukan pelanggaran SOP dan memicu pembengkakan anggaran.

Selain memperketat sistem pengawasan dana, Badan Gizi Nasional juga melakukan refocusing alias pengalihan fokus sasaran agar asas keadilan sosial lebih merata di seluruh pelosok tanah air.

1. Fokus Penuh ke Wilayah 3T: Sasaran wilayah prioritas.

   Pendistribusian program MBG kini diprioritaskan untuk menyasar wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) yang selama ini minim akses nutrisi berkualitas.

2. Sasar Kelompok Rentan 3B: Sasaran kelompok prioritas.

   Intervensi gizi diarahkan secara spesifik kepada kelompok Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Anak Balita (3B) sebagai langkah taktis mempercepat penurunan angka stunting nasional.

3. Bandingkan Aspirasi Sumatra Barat dan Riau: Validasi data lapangan.

   Andre Rosiade mengawal transisi ini dengan membandingkan data ribuan siswa di daerah pemilihannya (Sumatra Barat) dengan Pekanbaru, guna memastikan realitas lapangan sejalan dengan kebijakan pusat.