'Petani Punya Sawit, Tapi Antre Beli Minyak Goreng', Menkop dan Agrinas Bangun Ekosistem Sawit Berbasis Koperasi

Kementerian Koperasi (Kemenkop) resmi menggandeng PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) untuk membangun ekosistem perkebunan kelapa sawit terintegrasi berbasis koperasi di Indonesia.

Sinergi strategis ini dikukuhkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) oleh Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono dan Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara, Muhammad Abdul Ghani, di Kantor Kemenkop, Jakarta, Kamis (2/7).

Langkah besar ini diambil guna menjalankan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat posisi tawar serta kesejahteraan petani kelapa sawit melalui wadah koperasi, baik di sektor hulu maupun hilir.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menjelaskan bahwa dalam ekosistem baru ini, pemerintah akan mengintegrasikan sekitar 1.135 koperasi sawit existing yang tersebar di seluruh Indonesia.

Model kemitraan ini menempatkan PT Agrinas Palma Nusantara sebagai inti usaha, sedangkan koperasi-koperasi sawit dikembangkan sebagai mitra plasma.

Melalui skema ini, minimal 20 persen hingga 250.000 hektar lahan produktif yang dikelola PT Agrinas akan dialokasikan khusus untuk plasma yang dinaungi oleh sekitar 250 koperasi.

"Kami ingin membangun model di mana PT Agrinas sebagai inti, dan koperasi-koperasi sawit dikembangkan sebagai mitra plasma. Setidaknya 20 persen dari lahan produktif akan dikelola oleh koperasi," ujar Ferry Juliantono dalam keterangan resminya.

Lebih lanjut, Ferry menekankan pentingnya program hilirisasi agar koperasi sawit tidak hanya memiliki perkebunan, melainkan juga menguasai pabrik pengolahan mandiri.

Kemenkop berkomitmen mendampingi para petani agar mampu mengelola tata niaga kelapa sawit secara profesional dan mandiri demi mewujudkan kedaulatan ekonomi masyarakat.

Sebagai langkah konkret jangka pendek, Kemenkop dijadwalkan akan meresmikan pabrik Crude Palm Oil (CPO) milik koperasi di Musi Banyuasin pada akhir Juli atau awal Agustus mendatang.

Dengan adanya pabrik CPO ini, koperasi dapat memproduksi produk turunan langsung seperti minyak goreng hingga minyak makan merah yang nantinya dijual kembali ke koperasi desa.

"Sebuah ironi jika masyarakat petani punya sawit, tapi mereka harus antre minyak goreng. Koperasi adalah instrumen untuk menjadikan tata niaga sawit lebih adil," tegas Menkop.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara (Persero), Muhammad Abdul Ghani, memaparkan bahwa saat ini pihaknya ditugaskan mengelola lahan seluas 850.000 hektar di kawasan hutan yang sebelumnya diambil alih oleh Satgas PKH. Lahan ini rencananya akan diperluas hingga mencapai 1,25 juta hektar.

Selain mengalokasikan lahan plasma untuk koperasi, PT Agrinas juga tengah mengidentifikasi lebih dari 120.000 hektar sawit rakyat yang selama ini hubungan formalnya belum jelas agar dapat dihimpun ke dalam wadah koperasi resmi.

Tak hanya fokus pada komoditas kelapa sawit, kerja sama lintas sektor ini juga mencakup pengembangan komoditas pertanian strategis lainnya guna menyokong agenda ketahanan pangan dan swasembada energi nasional.

PT Agrinas merinci komitmen penanaman komoditas lain di atas lahan kelolaannya, meliputi 400.000 hektar kedelai, 250.000 hektar jagung, serta 300.000 hektar singkong yang dialokasikan sebagai bahan baku energi terbarukan (etanol).

Sebagai proyek percontohan awal (piloting), PT Agrinas bersama koperasi akan memulai penanaman komoditas di atas lahan seluas 1.500 hektar di wilayah Sumatra Utara pada tahun ini.