Mendikdasmen Abdul Mu’ti: Pelibatan Kantin Sekolah dalam Program MBG Masih Dibahas

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyatakan bahwa rencana pelibatan kantin sekolah dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih dalam tahap pembahasan mendalam.

Pemerintah belum mengambil keputusan final terkait peran kantin sekolah maupun skema distribusi lainnya.

Abdul Mu’ti menjelaskan, pemerintah saat ini sedang menyusun mekanisme pelaksanaan Program MBG bersama Badan Gizi Nasional (BGN) agar program berjalan secara optimal dan tepat sasaran.

"Jadi belum ada keputusan soal bagaimana nanti kantin dan berbagai pelayanan lainnya. Agar MBG berjalan dengan baik, tentu semua harus melalui pengkajian yang mendalam," kata Abdul Mu’ti di Yogyakarta, Minggu (5/7/2026).

Menurutnya, salah satu hal yang sudah disepakati dalam rapat tingkat menteri adalah sasaran penerima manfaat. Program MBG tidak akan diberikan kepada seluruh siswa, melainkan difokuskan pada anak yang benar-benar membutuhkan.

"Yang sudah diputuskan dalam rapat tingkat menteri adalah penerima MBG ini nanti tidak untuk semuanya, tetapi hanya untuk yang memerlukan," ujarnya.

Abdul Mu’ti menegaskan bahwa mekanisme penyaluran bantuan masih terus disusun agar tepat sasaran. Kebijakan teknis menjadi kewenangan Badan Gizi Nasional (BGN), sementara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) berperan memberikan masukan.

Tujuan utama Program Makan Bergizi Gratis adalah mendukung pembentukan generasi sehat dan bebas stunting, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Oleh karena itu, penyaluran program harus benar-benar menyasar kelompok yang paling membutuhkan.

Selain pemenuhan gizi, MBG juga diintegrasikan dengan penguatan pendidikan karakter siswa. Program ini menjadi bagian dari tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, khususnya dalam pembiasaan makan sehat dan bergizi.

"Kami sudah menerbitkan berbagai panduan mengenai bagaimana pendidikan karakter terintegrasi dengan MBG,” tambah Abdul Mu’ti.

Kemendikdasmen terus berkoordinasi dengan BGN dan menunggu kebijakan teknis lanjutan untuk pelaksanaan program di lapangan.