Indonesia 'Butuh' Reformasi Birokrasi, BKN Ungkap Sepertiga ASN Belum Lulusan Diploma

Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengungkapkan sekitar sepertiga aparatur sipil negara (ASN) di Indonesia masih memiliki tingkat pendidikan di bawah diploma. Data BKN menunjukkan sebanyak 33 persen dari total sekitar 6,7 juta ASN di Indonesia belum mengenyam pendidikan hingga jenjang diploma.

Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan besar dalam upaya meningkatkan kualitas birokrasi sekaligus memperkuat pelayanan publik yang mampu menjawab tuntutan perkembangan zaman.

"Kondisi tersebut menjadi tantangan dalam membangun pelayanan publik," kata Zudan.

Informasi tersebut disampaikan Kepala BKN, Zudan Arif Fakrulloh, saat menghadiri Dialog Otonomi Daerah yang diselenggarakan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di Deli Serdang, Sumatera Utara, Kamis (2/7/2026).

Menurut Zudan, kualitas sumber daya manusia di lingkungan birokrasi menjadi faktor penting dalam menghadapi perubahan ekonomi yang berlangsung cepat serta perkembangan teknologi yang semakin pesat. Karena itu, peningkatan kompetensi ASN dinilai menjadi salah satu kunci untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih adaptif, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Ia menjelaskan, penguatan kapasitas ASN juga diperlukan untuk mendukung transformasi ekonomi di daerah sekaligus memperkuat kemandirian fiskal pemerintah daerah. Untuk mendukung tujuan tersebut, BKN terus melakukan penyederhanaan layanan kepegawaian agar proses administrasi menjadi lebih cepat dan efisien.

Salah satu langkah yang telah diterapkan adalah memangkas proses mutasi ASN menjadi hanya lima hari kerja. Selain itu, BKN juga menyediakan layanan pemetaan atau profiling kompetensi secara gratis bagi sekitar 650 ribu calon pejabat sepanjang 2026 sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas manajemen talenta di lingkungan pemerintahan.

Zudan menilai pemerintah daerah saat ini membutuhkan birokrasi yang lebih lincah dalam membaca potensi ekonomi, membangun kolaborasi dengan berbagai pihak, serta menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas. Menurutnya, ASN tidak hanya dituntut menguasai aspek administrasi, tetapi juga memiliki kemampuan beradaptasi dengan dinamika pembangunan daerah.

Dalam forum yang sama, ekonom senior sekaligus pendiri CORE Indonesia, Hendri Saparini, menilai pemerintah daerah perlu mulai membangun mesin pertumbuhan ekonomi baru agar tidak terus bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Ia berpandangan kepala daerah harus berperan lebih dari sekadar pengelola anggaran. Pemimpin daerah juga dituntut menjadi motor penggerak ekonomi melalui optimalisasi potensi lokal, peningkatan produktivitas, serta penguatan kolaborasi dengan dunia usaha.

Baca Juga: Ini Kata Komnas HAM Soal Kasus Tewasnya Ibu Hamil di Intan Jaya

Hendri menilai kecenderungan penguatan peran pemerintah pusat hingga 2029 membuat pemerintah daerah perlu mengembangkan pendekatan baru dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebaiknya tidak hanya mengandalkan penerimaan konvensional, tetapi juga dibarengi penciptaan aktivitas ekonomi baru yang mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

Ia turut mengusulkan penerapan konsep dual engine economy, yakni model pembangunan yang menggabungkan peran birokrasi dengan aktivitas bisnis sosial. Menurut Hendri, pemerintah daerah juga dapat memanfaatkan berbagai sumber pembiayaan alternatif, seperti digitalisasi layanan rumah sakit, dana diaspora, hingga dukungan donor internasional, guna memperluas ruang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.