Karier Politik Netanyahu Ditentukan 27 Oktober

Koalisi pemerintahan Israel resmi mengumumkan bahwa pemilihan umum (pemilu) untuk Knesset atau parlemen Israel akan tetap digelar sesuai jadwal, yakni pada 27 Oktober. Keputusan tersebut sekaligus menepis spekulasi mengenai kemungkinan percepatan pelaksanaan pemilu.

Berdasarkan laporan stasiun televisi pemerintah Israel, Kan TV News, keputusan itu disepakati koalisi pemerintahan pada Minggu (12/7). Sesuai undang-undang yang berlaku, pemilu parlemen di Israel diselenggarakan setiap empat tahun sekali.

Masa pemilu secara resmi akan dimulai pada 17 Juli, bertepatan dengan dimulainya masa reses Knesset. Sejak saat itu, kabinet yang dipimpin Perdana Menteri Benjamin Netanyahu akan menjalankan tugas sebagai pemerintahan sementara (caretaker government).

Dalam status tersebut, pemerintah memiliki kewenangan yang lebih terbatas. Kabinet tidak dapat mengajukan kebijakan strategis baru, kecuali untuk rancangan undang-undang yang telah mendapat dukungan lintas faksi, urusan administratif rutin pemerintahan, maupun langkah-langkah darurat yang berkaitan dengan keamanan nasional.

Menjelang pemilu, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengisyaratkan keinginannya membentuk pemerintahan nasional yang lebih luas setelah pemungutan suara selesai digelar.

"Setelah pemilu yang diperkirakan berlangsung pada Oktober, saya ingin membentuk pemerintahan nasional yang lebih luas," ujar Netanyahu dalam konferensi pers pada Juni lalu.

Pernyataan tersebut dinilai sebagai upaya memperluas basis dukungan politik di tengah kondisi koalisi pemerintah yang saat ini bergantung pada partai-partai sayap kanan dan kelompok ultra-Ortodoks.

Sejumlah hasil jajak pendapat terbaru yang dirilis media-media Israel menunjukkan elektabilitas koalisi pendukung Netanyahu mengalami penurunan.

Koalisi petahana diperkirakan hanya mampu meraih sekitar 53 dari total 120 kursi di Knesset, atau belum mencapai ambang mayoritas yang diperlukan untuk membentuk pemerintahan baru.