Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Otomotif
Energi
Meet The Leaders
Indeks
Video
About Us
Social Media

Parlemen Israel Resmi Bubar, Karier Netanyahu Auto Tamat?

Parlemen Israel Resmi Bubar, Karier Netanyahu Auto Tamat? Kredit Foto: Wafiyyah Amalyris K
Warta Ekonomi, Jakarta -

Peta politik Israel memasuki babak baru setelah parlemen atau Knesset resmi dibubarkan. Langkah ini sekaligus menandai dimulainya kampanye menuju pemilihan nasional yang dijadwalkan berlangsung pada 27 Oktober mendatang, dengan masa depan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menjadi sorotan utama.

Pembubaran Knesset ke-25 pada Jumat juga dinilai sebagai referendum politik bagi Netanyahu, terutama setelah kebijakan pemerintahannya dalam perang di Gaza, Lebanon, dan Iran memicu perdebatan luas di dalam negeri.

Menariknya, pembubaran kali ini mencatat sejarah tersendiri. Untuk pertama kalinya sejak 1988, Knesset berhasil menyelesaikan masa jabatan penuh selama empat tahun sebagaimana diatur undang-undang.

Selama ini, dinamika politik Israel yang dikenal tidak stabil membuat pemerintahan koalisi kerap runtuh sebelum masa jabatannya berakhir sehingga memicu pemilu lebih awal.

Baca Juga: 'Pergi ke Neraka', Wakilnya Trump Frustasi Israel Gagalkan Perdamaian AS-Iran

Sebelum resmi memasuki masa reses, parlemen menggelar sesi pemungutan suara maraton yang berlangsung semalaman.

Salah satu aturan penting yang disahkan adalah Undang-Undang Pendanaan Partai, yang memberikan akses terhadap dana negara bagi partai-partai politik untuk membiayai kampanye mereka sekaligus mengukuhkan secara hukum jadwal pemungutan suara pada 27 Oktober.

Di saat yang sama, koalisi garis keras pimpinan Netanyahu juga mendorong sejumlah regulasi kontroversial yang dinilai bertujuan menjaga soliditas dukungan politik menjelang pemilu.

Salah satunya adalah Undang-Undang Komunikasi yang disahkan dengan perolehan suara 53 berbanding 48. Aturan tersebut membubarkan regulator media independen dan menggantinya dengan otoritas penyiaran yang berada di bawah pengawasan pemerintah.

Selain itu, parlemen juga menyetujui undang-undang yang memberikan perlindungan bagi pria ultra-Ortodoks dari kewajiban mengikuti wajib militer.

Menurut laporan stasiun televisi pemerintah Kan, langkah-langkah tersebut diambil untuk mempertahankan dukungan mitra koalisi Netanyahu dari kelompok religius dan nasionalis agar pemerintahan tidak pecah sebelum kampanye dimulai.

Meski demikian, jalan Netanyahu untuk kembali mempertahankan kekuasaan diperkirakan tidak akan mudah. Kemarahan publik terhadap perang, terutama konflik dengan Iran, disebut menjadi salah satu tantangan terbesar bagi koalisi pemerintah.

Baca Juga: Hidup Trump akan Dibuat Tak Tenang, Iran: Pembalasan Pasti Dilaksanakan

Berdasarkan hasil jajak pendapat, Partai Likud yang dipimpin Netanyahu kini tertinggal dari kubu oposisi. Blok pendukung Netanyahu juga disebut masih jauh dari ambang mayoritas 61 kursi yang dibutuhkan untuk membentuk pemerintahan.

Ancaman terbesar datang dari partai sentris baru, Yashar, yang dipimpin mantan Kepala Staf Militer Israel, Gadi Eisenkot. Dalam sejumlah survei terbaru, partai tersebut dilaporkan telah melampaui elektabilitas Likud.

Sementara itu, pemimpin partai sayap kanan sekuler Yisrael Beiteinu, Avigdor Liberman, turut menyampaikan optimisme menghadapi pemilu.

“Pada 27 Oktober, kita akan menang. Kita akan mengganti pemerintah… dan membangun kembali negara ini," katanya. 

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Belinda Safitri
Editor: Belinda Safitri

Tag Terkait: