Iran 'Satu Pendapat' dengan Amerika Soal Kepengurusan Selat Hormuz: Presiden Trump Benar Sekali

Pernyataan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali menjadi sorotan usai membicarakan soal Selat Hormuz. Rencananya mengenakan biaya kepada kapal-kapal yang melintasi wilayah tersebut justru mendapat respons tak terduga dari Iran.

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan sepakat dengan satu prinsip yang disampaikan Trump. Ia setuju bahwa pihak yang menjamin keamanan pelayaran memang layak memperoleh kompensasi.

Baca Juga: Belum Ditahan hingga Bisa Umrah, Kejagung Jawab Isu Soal Tersangka Kasus Korupsi Febrie Adriansyah

"Presiden Amerika Serikat benar sekali. Siapa pun yang menyediakan jalur pelayaran yang aman dan menjamin kapal-kapal komersial melintas Selat Hormuz harus diberi kompensasi atas jasanya," ungkap Araghchi, dikutip Rabu (15/7).

Meski mengakui prinsip tersebut, ia menegaskan bahwa pengendalian jalur perdagangan di wilayah itu tetap berada di tangan dari Iran. Menurutnya, posisi tersebut telah diakui dalam nota kesepahaman yang ditandatangani Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di Juni 2026.

Pernyataan itu menjadi respons atas kebijakan baru yang mengumumkan Amerika Serikat. Washington mengklaim bahwa pihaknya akan mengambil alih operasi pengamanan di Selat Hormuz. Ia juga akan memungut biaya sebesar 20 persen terhadap kapal-kapal kargo yang melintas.

Trump juga menyatakan negara-negara yang menikmati keamanan jalur perdagangan itu harus membayar kepada Amerika Serikat.

"Kita akan menjaganya. Kita akan dibayar untuk menjaganya—sejumlah besar uang. Kita ingin mendapatkan penggantian biaya karena telah menempatkan orang-orang kita dalam bahaya," kata Trump.

Selain mengumumkan tarif baru, sang presiden juga menyatakan pihaknya kembali memberlakukan blokade terhadap kapal-kapal yang keluar maupun masuk ke pelabuhan milik Iran.

Baca Juga: Drama Kasus Ijazah Jokowi, Roy Suryo Panas dengan Ahmad Khozinudin: Kalau Sejak Awal Pengecut...

Kebijakan tersebut mulai diterapkan pada hari ini dan menjadi babak baru dalam ketegangan kedua negara terkait penguasaan salah satu jalur perdagangan energi paling strategis di dunia.