Sinyal Positif bagi Pasar Modal, S&P Pertahankan Rating Kredit Indonesia di Level BBB

Keputusan lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor's (S&P) Global Ratings mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB untuk jangka panjang dan A-2 untuk jangka pendek dengan outlook stabil dinilai menjadi sinyal kuat bahwa fundamental ekonomi nasional masih dipercaya pasar global di tengah ketidakpastian ekonomi dunia.

Sejumlah ekonom dan pelaku pasar menilai afirmasi tersebut tidak hanya memastikan Indonesia tetap berada dalam kategori investment grade, tetapi juga mencerminkan keyakinan investor terhadap kemampuan pemerintah menjaga stabilitas makroekonomi, disiplin fiskal, dan prospek pertumbuhan ekonomi dalam beberapa tahun ke depan.

Ketua Umum Perkumpulan Analis Efek Indonesia, David Sutyanto, mengatakan keputusan S&P mengirimkan pesan positif bagi perekonomian nasional dan pasar modal, terutama di tengah tekanan fiskal, volatilitas nilai tukar, serta dinamika ekonomi global yang masih penuh tantangan.

"Afirmasi rating Indonesia oleh S&P Global Ratings menjadi sinyal penting bagi perekonomian dan pasar modal Indonesia. Di tengah tekanan fiskal, volatilitas nilai tukar, dan dinamika global yang tidak ringan, keputusan ini menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap ekonomi Indonesia masih terjaga," kata David dalam keterangannya, Rabu (15/7).

Menurut David, S&P menilai prospek stabil Indonesia didukung oleh ekspektasi pemulihan penerimaan negara, membaiknya ekspor seiring kenaikan harga komoditas, serta komitmen pemerintah menjaga defisit anggaran di bawah 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Faktor-faktor tersebut, lanjutnya, membuat investor global masih memberikan ruang kepercayaan terhadap Indonesia selama kebijakan fiskal tetap dijalankan secara terukur dan dapat diprediksi.

Ia menambahkan, keputusan S&P juga menjadi sentimen positif bagi pasar modal karena mampu menjaga persepsi risiko Indonesia di mata investor internasional. Meski demikian, pemerintah dinilai tetap perlu menjaga kredibilitas kebijakan melalui komunikasi yang jelas serta konsistensi dalam implementasi.

"Indonesia masih dipercaya, tetapi kepercayaan itu harus terus dibuktikan. Pasar modal masih memiliki prospek, tetapi prospek itu harus diperkuat dengan kepastian kebijakan dan kualitas komunikasi yang lebih baik," ujarnya.

Sementara itu, Ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi menilai laporan S&P turut mencerminkan optimisme terhadap berbagai reformasi struktural yang tengah dijalankan pemerintah, termasuk pembentukan Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Menurut Fithra, S&P melihat DSI memiliki potensi menjadi sumber baru penerimaan negara sekaligus memperkuat ketahanan fiskal dan sektor eksternal melalui pengelolaan ekspor komoditas yang lebih optimal.

"DSI tidak semestinya dipandang semata-mata sebagai mekanisme konsolidasi ekspor, melainkan juga sebagai mesin penggerak penerimaan negara (revenue engine) yang berpotensi memperluas basis fiskal tanpa harus bergantung sepenuhnya pada kenaikan tarif pajak maupun penambahan utang publik," kata Fithra.

Ia menjelaskan, implementasi DSI yang transparan, akuntabel, dan efisien berpotensi meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), memperkuat cadangan devisa, menjaga ketahanan sektor eksternal, sekaligus memberikan ruang fiskal yang lebih luas untuk mendukung pembiayaan program pembangunan.

Namun demikian, Fithra mengingatkan bahwa keberhasilan kebijakan tersebut akan sangat bergantung pada pelaksanaan di lapangan. Karena itu, tata kelola yang baik, transparansi operasional, akuntabilitas kelembagaan, serta koordinasi dengan pelaku usaha menjadi prasyarat agar DSI benar-benar mampu memperkuat fundamental ekonomi Indonesia.

S&P Soroti Kinerja Ekonomi yang Tetap Solid

Dalam laporannya, S&P menyebut sejumlah indikator ekonomi Indonesia masih menunjukkan kinerja yang kuat sehingga menjadi dasar dipertahankannya outlook stabil.

Lembaga pemeringkat tersebut memproyeksikan ekonomi Indonesia mampu tumbuh sekitar 5 persen per tahun dalam dua hingga tiga tahun ke depan. Pertumbuhan ekonomi riil diperkirakan mencapai 5,1 persen pada 2026 dengan rata-rata sekitar 4,9 persen sepanjang periode 2026–2029.

S&P juga menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I-2026 yang mencapai 5,6 persen secara tahunan menjadi katalis positif, didukung peningkatan belanja pemerintah dan percepatan realisasi anggaran.

Di bidang fiskal, komitmen pemerintah menjaga defisit anggaran tetap berada di bawah batas 3 persen PDB dinilai menjadi salah satu jangkar utama stabilitas ekonomi nasional.

Selain itu, S&P mencatat penerimaan negara meningkat 19 persen dalam lima bulan pertama 2026. Kenaikan tersebut didorong oleh perbaikan administrasi perpajakan, peningkatan penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN), serta naiknya penerimaan royalti dan dividen dari sektor sumber daya alam.

Laporan tersebut juga memberikan perhatian terhadap reformasi tata kelola sektor sumber daya alam melalui pembentukan Danantara Sumberdaya Indonesia dan penguatan kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA). Kedua kebijakan itu dinilai berpotensi meningkatkan penerimaan negara sekaligus memperkuat posisi eksternal Indonesia.

Di sektor moneter dan keuangan, S&P menilai independensi Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas moneter tetap terpelihara. Inflasi yang terkendali, fleksibilitas nilai tukar rupiah dalam menghadapi tekanan eksternal, serta kondisi sistem perbankan yang dinilai sehat turut menjadi faktor pendukung dipertahankannya peringkat kredit Indonesia.

Dengan berbagai indikator tersebut, keputusan S&P mempertahankan rating kredit Indonesia dipandang sebagai pengakuan atas kuatnya fundamental ekonomi nasional sekaligus memperkuat keyakinan investor terhadap arah kebijakan ekonomi pemerintah di tengah tantangan ekonomi global yang masih berlangsung.