Universitas Republik Indonesia Tuai Sorotan, DPR Minta Pemerintah Buka Semua Detail

Komisi X DPR RI akan memanggil Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) untuk meminta penjelasan mengenai pendirian Universitas Republik Indonesia (URI). DPR ingin memastikan seluruh proses pembentukan URI memiliki dasar hukum dan tata kelola yang jelas.

Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan pemanggilan akan dilakukan pada masa sidang mendatang. Komisi X akan meminta penjelasan menyeluruh mulai dari konsep pendirian hingga arah pengembangan universitas tersebut.

"Komisi X DPR RI akan berupaya menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Pada masa sidang mendatang, kami akan meminta Kemendiktisaintek memberikan penjelasan secara menyeluruh mengenai konsep, landasan hukum, tata kelola, sumber pendanaan, serta arah pengembangan URI," kata Hetifah.

Hetifah mengungkapkan hingga kini Komisi X belum pernah membahas pembentukan URI dalam rapat kerja maupun agenda resmi lainnya. DPR juga belum menerima penjelasan formal dari pemerintah mengenai dasar hukum, desain kelembagaan, mekanisme penyelenggaraan, hingga kebutuhan anggaran universitas tersebut.

"Oleh karena itu, kami memandang perlu adanya penjelasan yang komprehensif dari pemerintah kepada DPR dan masyarakat," tegas Hetifah.

Menurut Hetifah, masyarakat berhak mengetahui alasan strategis di balik pembentukan URI. Ia juga mengingatkan agar kehadiran universitas baru itu tidak menimbulkan tumpang tindih dengan perguruan tinggi yang sudah ada.

"Setiap institusi baru semestinya dapat memperkuat ekosistem pendidikan tinggi yang telah ada, sehingga pengembangannya tetap selaras dan saling mendukung," ujar Hetifah.

Ia menegaskan Komisi X mendukung setiap inovasi yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan tinggi dan sumber daya manusia Indonesia. Namun, setiap kebijakan harus disusun secara transparan dan mengacu pada kebutuhan nasional.

"Tentunya kebijakan tersebut perlu disusun secara transparan dan berbasis kebutuhan nasional, serta menjadi bagian dari desain besar pembangunan pendidikan Indonesia," jelas Hetifah.

Universitas Republik Indonesia merupakan lembaga pendidikan yang disiapkan untuk mencetak calon pejabat negara. Gubernur URI, Marsekal TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto, mengatakan pemerintah berencana membangun 10 kampus URI di berbagai daerah.

"Nah, beliau ingin mengkonsolidasikan, mengintegrasikan beberapa pendidikan yang sudah ada saat ini. Jadi, kita sudah dengar bahwa saat ini ada namanya sekolah unggulan Garuda, baik yang baru ataupun yang transformasi. Kemudian beliau juga akan mendirikan 10 universitas Republik Indonesia," kata Donny.

Baca Juga: Gebrakan Baru Prabowo Bentuk Lembaga Universitas Republik Indonesia, Buat Apa?

Donny menjelaskan seluruh mahasiswa URI akan menempuh pendidikan melalui skema beasiswa. URI juga akan menggandeng tenaga pengajar dari dalam maupun luar negeri serta menjalin kerja sama dengan sejumlah universitas internasional.

"Nanti kan universitas ya, (jadi) tetap gelar. Kita kerja sama juga dengan beberapa universitas unggulan di luar negeri ya," kata Donny.