Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Ada Satu Perintah Prabowo yang Diprediksi Bakal Ditolak Mentah-mentah Gibran

        Ada Satu Perintah Prabowo yang Diprediksi Bakal Ditolak Mentah-mentah Gibran Kredit Foto: Istimewa
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Mohamad Sobary, menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan menolak mentah-mentah jika Presiden Prabowo Subianto memintanya membela program Makan Bergizi Gratis (MBG).

        Menurut Sobary, Gibran mengetahui bahwa terdapat banyak kekeliruan dalam pelaksanaan program tersebut sehingga pasti enggan membela.

        "Prabowo punya pemikiran-pemikiran lepas dari apapun pemikirannya termasuk pemikiran yang keliru tentang MBG umpamanya, suruh Gibran ngomong MBG. Ayo 'Bran, MBG ini gimana lu mewakili gua dah' ya milih matilah dia daripada mewakili," ungkapnya dalam kanal YouTube Forum Keadilan TV, dikutip Senin (27/7).

        "Apa yang mau dia katakan? Program yang banyak kelirunya dan program yang sudah dibuktikan oleh publik ini keliru. Sekarang lu lurusin, Prabowo masih bisa ngelurusin kan," imbuhnya.

        Sobary menilai Prabowo kerap mengandalkan statistik, namun ditipu oleh orang-orang di sekelilingnya. 

        "Prabowo itu ditipu oleh orang kiri kanannya, dan orang-orang pemimpin-pemimpin yang mengandalkan angka memang pemimpin yang tidak terampil berpikir kualitatif," tandasnya.

        Baca Juga: Eks Wamenkumham Dukung Prabowo Makzulkan Gibran, Ada Dugaan Kejahatan Tingkat Tinggi

        Sebagai informasi, Presiden Prabowo saat ini sedang melakukan evaluasi besar-besaran terhadap Program MBG. Langkah ini diambil menyusul temuan dugaan korupsi, masalah higienitas, serta buruknya tata kelola. Pemerintah berfokus pada pembenahan sistem total demi memastikan transparansi dan ketepatan sasaran.

        Salah satu upaya yang dilakukan adalah memberi waktu satu bulan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) sejak pertengahan Juli untuk meneliti ulang data penerima manfaat. Prabowo menegaskan masyarakat golongan mampu harus dicoret agar program ini benar-benar menyasar kelompok ekonomi terbawah.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Ulya Hajar Dzakiah Yahya
        Editor: Ulya Hajar Dzakiah Yahya

        Bagikan Artikel: