Usai Perry Warjiyo Mundur dan Arahan Prabowo, KSSK Gelar Rapat Sore Ini

Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dijadwalkan menggelar rapat pada Selasa (28/7/2026) pukul 17.00 WIB di kantor Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Gedung Pacific Century Place, SCBD, Jakarta. Forum tersebut akan membahas berbagai isu terkini di sektor keuangan di tengah penguatan koordinasi antarotoritas pasca-perubahan kepemimpinan di Bank Indonesia.

Usai rapat, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa dijadwalkan memberikan keterangan kepada awak media mengenai hasil pembahasan dalam forum KSSK.

“Rencana Pak Menkeu nanti akan statement setelah rapat KSSK. Terkait isu terkini,” demikian bunyi undangan yang diterima Warta Ekonomi, Selasa (28/7/2026).

Hingga berita ini ditulis, pemerintah belum merinci agenda maupun isu spesifik yang akan dibahas dalam rapat tersebut.

Rapat KSSK menjadi perhatian karena berlangsung di tengah transisi kepemimpinan Bank Indonesia setelah Perry Warjiyo menyatakan mengundurkan diri dari jabatan Gubernur BI. Selain itu, sehari sebelumnya Presiden Prabowo memimpin rapat KSSK di Istana Merdeka dan meminta koordinasi antarlembaga diperkuat untuk menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi.

Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti mengatakan KSSK akan terus meningkatkan koordinasi dan kerja sama dalam menyelaraskan berbagai kebijakan yang berada di bawah kewenangan masing-masing lembaga.

“Intinya adalah ke depan bagaimana KSSK terus, di dalam KSSK-nya juga terus meningkatkan koordinasi dan kerja sama, khususnya terkait dengan kebijakan-kebijakan di mana masing-masing kita ada kebijakan yang bisa, harus, kita koordinasikan,” ujar Destry.

Menurut Destry, koordinasi tersebut mencakup kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), LPS, hingga Kementerian Keuangan.

“Intinya tadi seperti itu, peningkatan dari masing-masing, dari Bank Indonesia apa yang bisa dilakukan, dari OJK, dari LPS, dan kemudian juga dari Kementerian Keuangan,” katanya.

Dari sisi kebijakan moneter, Destry menegaskan Bank Indonesia tetap memprioritaskan stabilitas nilai tukar rupiah. Untuk menjaga stabilitas tersebut, bank sentral akan terus hadir di pasar melalui berbagai instrumen.

“Kami juga akan terus berada di pasar, baik dengan melalui intervensi di spot, DNDF, ataupun NDF. Dan juga tentunya di satu sisi juga kebijakan kami yang bersifat untuk pro-growth akan kami teruskan melalui kebijakan makroprudensial kami,” ujarnya.

Selain menjaga stabilitas pasar keuangan, BI juga akan melanjutkan kebijakan untuk menarik aliran modal asing, termasuk melalui insentif berupa penurunan biaya hedging sebagaimana diputuskan dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Juli 2026.

“Jadi kami berlima dengan ADG yang lain akan terus berkomitmen dan melanjutkan keberlangsungan tugas kami sesuai dengan amanah yang telah dimandatkan kepada kami di Bank Indonesia,” kata Destry.

Baca Juga: Presiden Libatkan Danantara dalam Pengambilan Keputusan KSSK

Baca Juga: Prabowo Kumpulkan KSSK dan DEN, Luncurkan PT DSI untuk Cegah Under Invoicing Ekspor

Sementara itu, sehari sebelumnya Chief Executive Officer Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo meminta Danantara dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan KSSK.

Menurut Rosan, pelibatan Danantara bertujuan agar setiap kebijakan yang dihasilkan tidak hanya berdampak pada aspek fiskal dan moneter, tetapi juga memberikan efek langsung terhadap dunia usaha dan perekonomian secara menyeluruh.

“Nanti KSSK diminta juga untuk melibatkan Danantara dalam pengambilan setiap keputusannya, supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha, tidak hanya dari sisi fiskal dan moneter saja. Jadi lebih ke whole ecosystem-nya,” ujar Rosan.